Truk Obesitas Mau Dibasmi, 2 Provinsi Ini Paling Awal

Jakarta -

Pemerintah tengah berupaya mengatasi persoalan truk Over Dimension Over Load (ODOL) atau truk obesitas. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan akan memulai proyek percontohannya di Riau dan Jawa Barat.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menerangkan pihaknya telah bertemu dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat dan Riau. Dudy menyebut kedua daerah tersebut secara sukarela menawarkan jadi proyek percontohan (pilot project) penanganan truk obesitas.

"Kami kemarin kan ketemu, pertama kami ketemu dengan Gubernur Jawa Barat. Dia menawarkan untuk Jawa Barat dijadikan sebagai pilot project untuk penanganan ODOL. Kemudian juga kami kemarin ketemu dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Gubernur dan para bupatinya. Ini mereka juga berkomitmen bahwa mereka ingin ODOL segera dapat diselesaikan dan mereka bersedia menjadi pilot project untuk tempat penanganan ODOL," kata Dudy saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (8/5/2025).

"Kalau Jawa Barat, iya. Tapi kalau Riau bukan kecelakaan, tapi kerusakan jalan khususnya. Jadi itu sebabnya kedua provinsi itu menawarkan secara sukarela untuk menjadikan tempat sebagai pilot project," terang Dudy.

Terkait penerapannya, Dudy menjelaskan akan menempatkan alat pengukur berat truk di wilayah-wilayah tertentu. Menurut Dudy, cara tersebut telah diterapkan di Jawa Barat sekarang.

"Kalau yang pilot project itu sementara seperti yang di Jawa Barat misalnya, ada di wilayah-wilayah tertentu di mana kita menempatkan alat pengukur. Jadi kita supaya si truk itu tidak langsung ke jalan. Jadi bisa kita cegah di hulunya. Karena kalau di hulunya, misalnya kita sudah lihat, kita timbang, ternyata dia kelebihan berat atau size-nya, dimensinya ternyata berlebih, itu kita cegah supaya dia tidak masuk ke jalan," terang Dudy.

Dudy mengakui kebijakan tersebut mungkin memicu protes dari kalangan pengusaha, termasuk sektor logistik. Pihaknya telah melakukan relaksasi cukup lama untuk kebijakan tersebut. Aturan zero ODOL mulanya akan diterapkan pada 2023 lalu.

"Kalau keberatan mungkin ada. Tapi kalau kita, ini kan sebenarnya sudah lama. Diharapkan sebenarnya kan 2023 itu sudah zero ODOL. Jadi kita sebenarnya sudah memberikan relaksasi cukup lama kepada perusahaan. Ini yang kita coba terapkan lagi bahwa kebijakan zero ODOL ini akan kita lakukan," ujar Dudy.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai dampak aturan tersebut ke ekonomi, Dudy menekankan nyawa manusia tidak dapat dihadapkan dengan perhitungan ekonomi. Untuk itu, dia menargetkan pembahasan terkait aturan Zero ODOL ini rampung tahun ini.

"Kita jangan dihadapkan antara perhitungan ekonomi dengan nyawa manusia. Tentunya kan, tidak ingin nyawa satu manusia dihitung dengan angka gitu kan. There is no number buat nyawa manusia. Secepat mungkin (selesai). (Tahun ini bisa) mungkin aja," jelas Dudy.

Dudy menekankan keseriusan pemerintah dalam mengatur truk ODOL. Saat ini, pemerintah terus membahas terkait kebijakan-kebijakan lebih teknis di setiap kementerian.

"Nanti dari masing-masing Kementerian memberikan kebijakan-kebijakannya berkaitan dengan ODOL. Nanti akan lebih teknis lagi kira-kira yang keluar misalnya dari Kementerian Perhubungan haruskah mengeluarkan ketentuan-ketentuan lain, atau mungkin dari Kementerian Perindustrian berkaitan dengan dimensinya. Itu akan kita bahas secara detail-detail lagi," tambah Dudy.

(rea/acd)