Prabowo Bakal Resmikan 65 Sekolah Rakyat Juli

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan progres program pembangunan sekolah rakyat yang dijalankan pemerintah. Pembangun itu tercantum dalam Inpres 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dody mengatakan, Kementerian PU telah merenovasi beberapa sekolah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sekitar 65 sekolah ditargetkan dapat diresmikan Presiden Prabowo Subianto Juli mendatang.

Sebagai informasi, sekolah rakyat adalah program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

"Pada detik ini ada 65, Jadi kalau besok kemudian ternyata Jadi 70, saya jangan dimarahi Karena angkanya yang berkembang terus itu tahap satu. Hanya sekedar merenovasi, karena target utamanya dari Juli Itu harus bisa diresmikan Pak Presiden program Sekolah Rakyat ini. Juli sudah bisa menerima murid," kata Dody dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PU di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana Strategis Kementerian PU, Maulidya Indah Junica mengatakan ada 100 lokasi untuk pembangunan proyek sekolah rakyat tahun ini. Lalu tahun 2026, Kementerian PU akan kembali membangun 100 sekolah rakyat baru untuk tahun ajaran 2027-2028.

"Kemudian di tahun 2026 Kita akan juga memulai 100 lokasi baru, ini adalah untuk tahun ajaran 2027-2028 sesuai amanat Presiden Prabowo bahwa setiap tahun minimal 100 lokasi Sekolah Rakyat," tutur Maulidya.

Menurut Maulidya, Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU memiliki anggaran Rp 32 triliun untuk tahun depan. Dari jumlah itu sekitar Rp 25,8 triliun digelontorkan pada proyek sekolah rakyat.

"Kemudian kegiatan non pendidikan, yaitu kegiatan perekonomian, olahraga, kesehatan, dan sosial budaya, serta prasarana strategisnya. juga telah diindikasi untuk total tahun anggaran 2026 Adalah Rp 32 triliun, dengan rincian sekolah rakyat Rp 25,8 triliun, kemudian madrasah Rp 3,5 triliun, kemudian pasar, olahraga, pendidikan tinggi lainnya Rp 3 triliun," beber Maulidya.

Rencananya sekolah rakyat dibangun di atas lahan seluas 6-10 hektare, meningkat dari proyeksi sebelumnya yang seluas 5 hektare. Menurut Dody, Kementerian PU sudah mensurvei 135 lokasi untuk pembangunan tahap kedua yang ditargetkan rampung Juni tahun 2026.

"Lokasinya sudah kita survei bersama dengan teman-teman Kementerian Sosial dan Pemda setempat ada 135 lokasi, dan ini ditargetkan pembangunannya selesai di Juni 2026. Sehingga by Juli 2026 murid-murid yang sudah kita tampung sementara di tahap 1 bisa langsung bersekolah di gedung yang sebenarnya," papar Dody.

Dody menilai jalur pendidikan menjadi jalur yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Inilah yang mendorong pemerintah menyediakan akses pendidikan memadai, khususnya untuk kelompok tidak mampu.

Tonton juga "Mensos: Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Bakal Pakai APBN" di sini:

(acd/acd)