Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kunjungan kerja ke Jepang selama tiga hari, mulai 7 hingga 9 Mei 2025. Dalam kesempatan itu dirinya membahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah penguatan hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dan Jepang.
Kunjungan ini juga sebagai tindak lanjut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba pada 10-11 Januari 2025 lalu. Di mana pemerintah Jepang terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Indonesia.
"Kemarin juga ada kunjungan mantan Perdana Menteri Ishiba ke Indonesia dan salah satu yang sedang menjadi prioritas adalah program ASEAN Zero Emission Community. Di mana untuk ASEAN Zero Emission Community, pemerintah Jepang sudah menyiapkan dana khusus terkait program itu adalah US$ 500 juta," kata Airlangga dalam konferensi pers di KBRI Tokyo yang disiarkan secara daring, Jumat (9/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan itu mengingat salah satu prioritas pemerintah Jepang saat ini adalah investasi sektor energi, Airlangga mengaku sempat menagih pengembangan proyek gas raksasa di Blok Masela, Maluku.
Sebab sebagaimana diketahui, proyek ini dioperatori oleh perusahaan migas asal Jepang, Inpex Corporation, yang memiliki hak partisipasi mencapai 65%. Bersama dengan Inpex, Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi Masela (PHE Masela) juga memiliki PI sebesar 20% dan Petronas sebesar 15%.
"Dalam pertemuan juga di bulan Januari dengan Presiden Prabowo, Perdana Menteri Ishiba juga mendorong proyek yang sama termasuk di dalamnya pengembangan LNG, nah Indonesia masih menagih proyek Masela," terangnya.
Di luar itu, dalam kunjungan tersebut Airlangga mengatakan pemerintah Jepang dan Indonesia sudah menyiapkan lebih dari 175 Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengembangan energi bersih di Indonesia.
Di mana fokus pengembangan energi bersih di RI ini akan berfokus pada sektor geothermal, pembangkit listrik tenaga matahari, hingga upaya pemanfaatan sampah menjadi energi atau waste to energy, serta pengelolaan lahan gambut.
"Sekarang Indonesia dan Jepang sudah menyiapkan lebih dari 175 Memorandum of Understanding, Pipeline of List of Project, di mana di dalam pipeline ini itu beberapa proyek yang terkait dengan pengurangan emisi menuju Indonesia Zero Emission di tahun 2060," katanya.
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah memberikan Surat Peringatan Pertama (SP-1) kepada operator Blok Masela, Inpex Co, untuk segera melakukan produksi. Sebab menurutnya proyek blok migas raksasa tersebut tidak mengalami kemajuan sejak beberapa puluh tahun lamanya.
"Ini sekaligus sebagai pengumuman, ada satu wilayah kerja yang sudah 26 tahun, sudah menemukan salah satu gas terbesar, giant nih Pak Joko (Kepala SKK Migas) ya, tapi nggak dinaikkan statusnya. Nah, saya sudah bikin surat peringatan pertama (SP-1)," kata Bahlil di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025) lalu.
Bahlil mengatakan, apabila setelah peringatan keras ini tak membuahkan progres, pihaknya tidak segan-segan untuk mencabut izin kelola Masela dari Inpex.
"Kedua, nggak bisa lagi saya cabut. Ini gede, dan ini pasti akan gempar. Saya tidak perlu sampaikan perusahaan apa itu. Biarkanlah Tuhan saya dan dia yang tahu. Kalau dia rasa pasti tahu betul itu kira-kira," ujarnya.
Lalu saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait siapa perusahaan migas yang dimaksud, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Djoko Siswanto mengiyakan bahwa perusahaan yang dimaksud ialah Inpex. "Iya (Inpex)," ujar Djoko, ditemui usai acara.
Di samping itu, Djoko juga berharap, Blok Masela diharapkan bisa segera mendapatkan pembeli gas sehingga proyek bisa segera dimulai. harapannya, hal tersebut bisa tercapai di tahun 2025 ini.
Simak juga video "BUMN Diminta Jokowi Jadi Mitra Inpex di Blok Masela" di sini:
(igo/fdl)