Prabowo Mau Bangun 100 Sekolah Rakyat Tahun Depan, Kucurkan Rp 25 T

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menganggarkan Rp 25,8 triliun untuk mengeksekusi program sekolah rakyat pada tahun 2026. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana Strategis Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, pihaknya bakal membangun sekitar 100 sekolah rakyat tahun depan.

Dana tersebut berasal dari total anggaran Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU tahun depan yang sebesar Rp 32 triliun. Selain untuk sekolah rakyat, anggaran itu juga akan dipakai membangun sarana olahraga, pasar, hingga pendidikan lainnya.

"Kemudian kegiatan non pendidikan, yaitu kegiatan perekonomian, olahraga, kesehatan, dan sosial budaya, serta prasarana strategisnya, juga telah diindikasi untuk total tahun anggaran 2026 Adalah Rp 32 triliun, dengan rincian sekolah rakyat Rp 25,8 triliun, kemudian madrasah Rp 3,5 triliun, kemudian pasar, olahraga, pendidikan tinggi lainnya Rp 3 triliun," beber Maulidya dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PU di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Maulidya menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian PU untuk membangun 100 sekolah rakyat setiap tahun. Khusus tahun ini, sekitar 65 sekolah rakyat dari target 100 sekolah siap diresmikan Prabowo pada bulan Juli.

"Kemudian di tahun 2026 Kita akan juga memulai 100 lokasi baru, ini adalah untuk tahun ajaran 2027-2028 sesuai amanat Presiden Prabowo bahwa setiap tahun minimal 100 lokasi Sekolah Rakyat," tutur Maulidya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut sekolah rakyat dibangun di atas lahan seluas 6-10 hektare, meningkat dari proyeksi sebelumnya yang seluas 5 hektare. Kementerian PU sudah mensurvei 135 lokasi untuk pembangunan sekolah rakyat pada tahun 2026.

"Lokasinya sudah kita survei bersama dengan teman-teman Kementerian Sosial dan Pemda setempat ada 135 lokasi, dan ini ditargetkan pembangunannya selesai di Juni 2026. Sehingga by Juli 2026 murid-murid yang sudah kita tampung sementara di tahap 1 bisa langsung bersekolah di gedung yang sebenarnya," papar Dody.

Dody menilai jalur pendidikan menjadi jalur yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Inilah yang mendorong pemerintah menyediakan akses pendidikan memadai, khususnya untuk kelompok tidak mampu.

Pembangun sekolah rakyat tercantum dalam Inpres 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

(acd/acd)