Menteri PU Bakal Gandeng Konsultan Asing Kaji Proyek Bayar Tol Tanpa Setop

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan meminta bantuan konsultan asing untuk mengkaji sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF). Hal ini menyusul proses negosiasi yang tak kunjung rampung dengan pihak Hungaria.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih memperbaiki tata kelola internal. Secara bertahap, Kementerian PU akan mencoba merampungkan penataan sehingga rencana implementasi proyek ini bisa kembali berjalan.

"Itu kan dokumennya tebal banget tuh dan complicated lah. Jadi kita akan hire, pasti akan kita hire konsultan independen, internasional, untuk me-review itu semua," kata Dody dalam konferensi pers di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

Alasannya melibatkan konsultan internasional karena proyek MLFF berkaitan kerja sama dan kesepakatan dengan Hungaria, badan usaha pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

"Kenapa harus internasional? Karena kita melibatkan negara lain. (Konsultan) seperti PWC, EY," ujarnya.

Dody berharap, proses penataan ini bisa rampung secepatnya dan bisa mulai berjalan lagi pada tahun ini. "(Rampung tahun ini) insyaallah. Kita harapkan secepat-cepat, karena saya juga bukan tipe orang yang suka pending pekerjaan," kata dia.

Di sisi lain, Kementerian PU baru mendapat tambahan anggaran Rp 23,32 triliun, menjadi Rp 73,76 triliun. Tidak menutup kemungkinan, proyek MLFF ini akan menjadi salah satu yang turut serta terkena dampak positif dari penyesuaian ini.

Sebagai informasi, proyek MLFF dimenangkan oleh perusahaan asal Hungaria, Roatex Ltd Zrt, dan dikerjakan anak perusahaan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Dana pengembangan MLFF berasal dari anggaran Hungaria melalui RITS yang mencapai US$ 300 juta atau Rp 4,4 triliun.

Sayangnya, implementasi MLFF molor lebih dari dua tahun yang awalnya ditargetkan beroperasi pada 2022. Berbagai tantangan muncul, mulai dari masalah internal di RITS, hingga uji coba tertutup yang belum berhasil. Akibatnya, target implementasi sistem anyar ini terus mundur.

Padahal, MLFF telah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). MLFF juga telah resmi menjadi salah satu sistem transaksi tol di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol resmi ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2024.

Dody sebelumnya pernah mengatakan, ada beberapa permasalahan dari sisi penerapan MLFF di Indonesia sehingga belum bisa diimplementasikan. Bahkan, audit terakhir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyebut bahwa sistem ini belum ideal.

"Ada beberapa hal yang harusnya kita kerjakan dulu, kita kerjakan tapi tidak dikerjakan. Kita mendadak sekali harus segera berkontrak waktu itu, saya nggak backgroundnya," kata Dody, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

Oleh karena itu, saat ini pihaknya harus segera membereskan hal-hal di lingkup pemerintahannya terlebih dulu, sebelum akhirnya mengeksekusi sistem tersebut. Dirinya tidak ingin ke depannya justru malah akan menghadapi masalah-masalah baru.

(shc/ara)