Prabowo Mau Longgarkan Aturan TKDN, Begini Respons Menteri PU

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merespons rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan pelonggaran atau relaksasi atas aturan terkait Tingkat komponen Dalam Negeri (TKDN). Adapun wacana tersebut muncul sebagai bagian dari upaya negosiasi RI terhadap kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, hingga saat ini kemungkinan penerapan wacana tersebut masih didiskusikan bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Namun hingga saat ini, belum ada arahan khusus dari Prabowo terkait hal itu.

"Itu lagi didiskusikan dengan Kementerian Perindustrian dan Ditjen Bina Konstruksi detilnya seperti apa. Arahan bapak presiden merelaksasi TKDN itu detilnya seperti apa masih kami diskusikan sama-sama. Belum, belum (ada arahan khusus)," kata Dody, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

Di sisi lain, Dody juga berpendapat, wacana relaksasi aturan TKDN ini belum tentu akan berdampak pada kenaikan biaya investasi proyek-proyek infrastruktur. Ia juga yakin, arahan Prabowo memiliki dampak yang baik. Namun satu catatan penting darinya, kebijakan ini perlu dibahas secara lebih detail.

"Belum tentu juga (biaya investasi) naik. Menurut saya itu nggak boleh meningkat. Saya yakin arahan Pak Presiden itu supaya biaya investasinya tidak naik, kemudian pekerjaan lebih efektif, lebih efisien," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengubah aturan TKDN untuk industri. Aturan tersebut akan diubah usai mendapatkan usulan dari para pengusaha dalam acara Sarasehan Ekonomi.

Menurutnya memang aturan TKDN dibuat demi mempertahankan komponen lokal. Hanya saja, bila aturan ini terus-menerus dipertahankan bisa-bisa industri Indonesia tidak kompetitif.

"Saya sudah kasih instruksi TKDN, sudah lah niatnya baik nasionalisme, kalau sudah kenal saya lama ya saya itu paling nasionalis, kalau jantung saya dibuka mungkin yang keluar merah putih. Tapi kita harus realistis, kalau TKDN dipaksakan, kita bisa jadi kalah, tidak kompetitif," sebut Prabowo dalam acara yang dihelat di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Dia meminta agar aturan TKDN diubah lebih fleksibel dan lebih realistis. "TKDN fleksibel saja lah diganti dengan insentif, tolong ya para pembantu saya menteri saya, udah lah realistis, TKDN dibikin realistis aja," beber Prabowo.

Menurutnya, masalah pemenuhan komponen lokal harus dilihat secara luas, termasuk dari sudut pandang pendidikan. Jadi menurutnya sangat tidak tepat apabila memberikan kewajiban kepada pelaku usaha saja untuk melakukan pemenuhan komponen lokal.

(acd/acd)