Satgas ini untuk memperkuat sekaligus menyatukan inisiatif inklusi yang dilakukan tiap sektor agar lebih terarah dan berdampak.
Pemerintah Luncurkan Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan. Foto: MNC Media.
IDXChannel - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta stakeholder terkait membentuk Satuan Tugas (Satgas) Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan.
Satgas ini untuk memperkuat sekaligus menyatukan inisiatif inklusi yang dilakukan tiap sektor agar lebih terarah dan berdampak.
"Perempuan memiliki peran penting untuk mencapai target kepemilikan rekening 80 persen, karena itu program-program literasi dan edukasi perempuan perlu semakin diperkuat," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, melalui keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).
Keberadaan Satuan Tugas ini menjadi wadah koordinasi, komunikasi sekaligus pemantauan dan evaluasi agar semua pihak yang terlibat dapat belajar dari satu sama lain.
"Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci penting agar kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih berdampak pada inklusi keuangan perempuan," tuturnya.
Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada 2023 mencatat bahwa tingkat kepemilikan akun keuangan pada perempuan masih lebih rendah (74,3 persen) dibandingkan laki-laki (78,3 persen).
Persentase perempuan (88,1 persen) yang menggunakan produk dan layanan keuangan juga lebih rendah dibandingkan laki-laki (89,3 persen).
SNKI telah menetapkan perempuan dan disabilitas sebagai kelompok sasaran dalam intervensi untuk meningkatkan inklusi keuangan.
"Perempuan adalah penopang ekonomi keluarga dan masyarakat, di Bank Indonesia sendiri kami telah menetapkan pilar pemberdayaan perempuan dalam strategi ekonomi keuangan inklusif," ujar Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Anastuty.
Senada, Direktur Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi mengatakan bahwa kehadiran layanan keuangan digital berpotensi mentransformasi layanan keuangan agar lebih inklusif.
Digitalisasi merupakan game changer untuk memastikan inklusi keuangan, bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan penduduk perdesaan.
Kepala Kantor dan Direktur Regional Asia Tenggara Women’s World Banking Christina Maynes dalam paparannya menyebutkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di sektor UMKM digital, di mana hanya 44 persen pelaku UMKM perempuan digital yang berhasil mempertahankan bisnisnya selama 3-5 tahun.
Selain itu, pendapatan perempuan pelaku UMKM digital juga 22 persen lebih rendah daripada laki-laki.
Atas dasar tersebut, Deputi Direktur Kebijakan Asia Tenggara Women’s World Banking Vitasari Anggraeni mengatakan bahwa digitalisasi UMKM perempuan, termasuk perempuan disabilitas dan perdesaan menjadi prioritas ke depannya untuk terus dikawal.
"Riset Women’s World Banking menemukan bahwa perempuan di perdesaan menjadi ujung tombak di mana layanan keuangan dapat diperluas. Dengan kolaborasi multipihak, kita bisa mengeksplorasi lebih lanjut aksi-aksi yang tepat untuk mencapai tercapainya inklusi keuangan," ujarnya.
Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan beranggotakan 24 institusi Pemerintah dan penyedia jasa keuangan.