Wamen BUMN Sebut Waskita Karya (WSKT) dkk Rugi Bukan Karena Penugasan Pemerintah

IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menepis isu penugasan pemerintah menjadi biang keladi meruginya BUMN Karya seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

Menurut Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, penugasan pemerintah tak bisa menjadi alasan bagi Waskita dkk merugi. Kemampuan manajemen dalam mengelola arus kas perusahaan menjadi kunci dan justru menjadi peluang karena BUMN memperoleh kontrak besar dari pemerintah.

“Mungkin saya juga mesti luruskan juga, jadi penugasan itu sebenarnya selama distruktur dengan baik, itu harusnya bisa (BUMN Karya) kita rapi,” ujar pria yang akrab disapa Tiko saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Mantan direktur utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) itu menilai, BUMN Karya mempunyai dua opsi sebelum mengerjakan proyek infrastruktur. Pertama, proyek infrastruktur terutama jalan tol memiliki tingkat pengembalian (Internal Rate of Return atau IRR) tinggi, maka perusahaan tersebut bisa mendanai secara mandiri lewat kas atau pinjaman bank.

Dia mencontohkan, beberapa ruas Tol Trans Jawa yang dikerjakan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) memiliki IRR yang memadai. “Jadi memang harus ada perbedaan, tol yang IRR-nya baik, bisa pakai modal investment, kayak Jasa Marga kan tolnya investment semua,” ujar dia.

Kedua, kata Tiko, ada proyek-proyek yang kurang menguntungkan alias memiliki IRR yang rendah. Untuk proyek semacam ini, pemerintah ikut menanggung secara tidak langsung lewat Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Dia menyebut, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) itu menggunakan skema availibility payment (AP). Dengan skema ini, pemerintah ikut membayar secara berkala sesuai proyeksi pendapatan minimal perusahaan.

“Ini contoh, kita sekarang lagi bahas tadi dengan Pak Menteri PU, untuk Tol Betung-Jambi. Betung-Jambi itu modelnya availability payment. Jadi pemerintah yang kita bangun dulu, tapi nanti dibayar pemerintah 15 tahun, sebagai contoh,” ujarnya.

Dengan begitu, menurut Tiko, penugasan pemerintah atas BUMN Karya tidak menjadi alasan untuk merugi asalkan dikelola dengan baik. Kementerian BUMN selama ini terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempertajam skema-skema penugasan pemerintah.

"Sehingga ke depan ini bisa diskemakan dengan baik dan tidak ada isu di masa yang akan datang,” ujarnya.

Pada 2023 lalu, WSKT menderita rugi bersih Rp3,8 triliun sementara WIKA mengalami kerugian hingga Rp7,1 triliun.

(Rahmat Fiansyah)