Rencana RI Mau Alihkan Impor BBM ke AS Disebut Bisa Bikin Masalah Baru

5 hours ago 4

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah akan mengalihkan impor minyak mentah dan BBM dari Singapura ke Amerika Serikat (AS). Alasannya adalah sebagai bagian dari negosiasi Indonesia dengan AS untuk menekan defisit neraca perdagangan AS, sehingga tarif ekspor Indonesia yang ditetapkan 32% dapat diturunkan.

Terkait ini, pemerintah Indonesia mengusulkan peningkatan impor energi dari AS hingga senilai US$ 10 miliar, termasuk pembelian minyak mentah, BBM, dan gas petroleum cair atau LPG.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pengalihan impor minyak ke AS memang akan mengatasi masalah defisit neraca perdagangan AS.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun berpotensi menimbulkan masalah baru bagi Indonesia. Impor minyak mentah dari AS belum tentu sesuai dengan kilang minyak Pertamina untuk menghasilkan BBM. AS belum tentu mampu menyediakan impor Pertalite, yang harus blending, karena tidak dijual di AS," kata Fahmy dalam keterangan resmi yang diterima detikcom, Senin (12/5/2025).

Fahmy menjelaskan, harga impor minyak mentah mestinya lebih mahal ketimbang harga minyak di Singapura karena biaya logistiknya lebih tinggi. Ia bilang, mafia migas yang selama ini memburu rente impor BBM dari Singapura pasti akan melakukan upaya penghalang pengalihan impor dari Singapura ke AS.

"Kalau Bahlil memaksakan untuk tetap mengalihkan impor minyak dari Singapura ke AS, pemerintah harus memastikan bahwa spesifikasi minyak mentah sesuai dengan kilang Pertamina dan AS bisa melakukan blending untuk menghasilkan Pertalite," tambahnya.

"Harga impor AS minimal harus sama dengan harga impor dari Singapura. Pemerintah harus bertekad untuk memberantas mafia migas yang akan menghalangi pengalihan impor dari Singapura ke AS. Tanpa berbagai upaya tersebut, kebijakan alihkan impor minyak akan mengatasi defisit neraca perdagangan AS, tetapi juga akan menimbulkan masalah baru. Kebijakan Pemerintah seharusnya mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru," tutupnya.

(kil/kil)

Read Entire Article
IDX | INEWS | SINDO | Okezone |