Kemenperin Pastikan PHK 10.000 Karyawan Panasonic Tak Terjadi di RI

Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Panasonic Holdings. Sebelumnya, dilaporkan bahwa perusahaan asal Jepang itu bakal melakukan PHK terhadap 10.000 karyawan.

Terkait ini, Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief menegaskan PHK tersebut tidak terjadi di Indonesia. Menurutnya Indonesia tetap menjadi salah satu basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara.

"PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat," ujar Febri dalam keterangannya, Senin (12/5/2025).

Ia mengakui bahwa utilisasi industri elektronik saat ini sedang berada pada level yang rendah, yakni 50,64 persen pada triwulan I tahun 2025. Sedangkan sebelum pandemi Covid-19, utilisasi sektor ini mencapai 75,6 persen. Kondisi ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi dan melakukan transformasi agar tetap kompetitif.

"Persaingan global di sektor elektronik semakin ketat. Ini adalah peringatan bahwa transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi operasional adalah kunci untuk bertahan hidup," tambahnya.

Di samping itu, pemerintah berkepentingan menaikkan utilisasi tersebut melalui perlindungan pasar domestik dari gempuran produk elektronik impor. Febri menyebut menjaga investasi elektronika yang ada di Indonesia serta menarik investasi baru itu juga menjadi fokus pemerintah.

Lebih lanjut, Febri menegaskan Indonesia memiliki keunggulan besar sebagai pasar domestik yang kuat. Pasar dalam negeri Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, dan pemerintah mendukung penuh penguatan industri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ia juga menyebutkan bahwa Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, menjaga stabilitas industri dan mendorong daya saing menjadi agenda prioritas pemerintah.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong peningkatan produktivitas industri elektronik melalui berbagai program, mulai dari insentif investasi, pelatihan tenaga kerja industri, hingga penguatan ekosistem manufaktur berbasis teknologi tinggi.

"Kami optimistis, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi antara pelaku industri dan pemerintah, sektor elektronik Indonesia akan terus tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional," tutup Febri.

(kil/kil)