Jakarta -
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran pendidikan akan berada di kisaran Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran tersebut digelontorkan untuk berbagai program unggulan.
"Tahun 2026 anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun," kata Sri Mulyani dalam penyampaian kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2026, di rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III, Selasa (20/5/2025).
Sri Mulyani membeberkan anggaran tersebut untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan pendidikan vokasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berbagai program unggulan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses, kualitas dan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja," ucap Sri Mulyani.
Sementara itu, anggaran kesehatan di 2026 diperkirakan mencapai Rp 181 triliun hingga Rp 228 triliun. Anggaran itu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas program pemeriksaan kesehatan gratis, akselerasi penurunan stunting, kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, hingga menambah bantuan gizi baik untuk balita dan ibu hamil.
Selain itu, anggaran tersebut diarahkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas demi menunjang perbaikan produktivitas dengan peningkatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai asuransi kesehatan. Hal ini guna meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan meminimalkan beban biaya kesehatan masyarakat.
"Anggaran kesehatan di 2026 diperkirakan akan mencapai antara Rp 181 triliun hingga Rp 228 triliun," beber Sri Mulyani.
Sebagai informasi, angka-angka yang disampaikan ini belum bersifat final. Pemerintah masih harus membahasnya dengan DPR RI sampai nantinya diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
(aid/kil)