RI Gabung BRICS, Menperin Ungkap Dampak bagi Kemajuan Industri Manufaktur

Jakarta -

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai bergabungnya Indonesia di dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa), akan berdampak bagi kemajuan sektor industri manufaktur. BRICS merupakan aliansi ekonomi negara-negara berkembang yang mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan hampir seperempat produk domestik bruto (PDB) global.

Indonesia resmi bergabung sebagai anggota BRICS pada Januari 2025. Indonesia menjadi anggota ke-10 setelah Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Bergabungnya Indonesia di BRICS semakin memperkuat posisi sebagai kekuatan ekonomi alternatif terhadap dominasi negara maju.

"Keanggotaan Indonesia di dalam BRICS merupakan langkah strategis untuk memperluas kerja sama internasional, terutama dalam pengembangan industri, investasi teknologi, dan penguatan rantai pasok global," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (20/5/2025).

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bergabungnya Indonesia dalam BRICS membuka peluang dan berdampak positif bagi Indonesia, termasuk di sektor ekonomi, diplomasi, dan keuangan. Dari segi ekonomi, BRICS dapat membuka akses pasar yang lebih luas, akses pendanaan dari New Development Bank (NDB), dan diversifikasi mitra dagang.

Sementara secara diplomasi, BRICS menjadi platform untuk memperjuangkan reformasi ekonomi global dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Sedangkan, secara keuangan, BRICS dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menciptakan sistem finansial alternatif.

Agus menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam BRICS akan membuka peluang untuk mendorong transformasi industri dalam negeri menuju industri 4.0. Hal ini sejalan dengan peta jalan Making Indonesia 4.0.

"Indonesia berkomitmen dalam memajukan transformasi digital, smart manufacturing, dan otomatisasi industri guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Ini sejalan dengan semangat BRICS dalam memperkuat kerja sama teknologi dan inovasi," ungkapnya.

Agus mengungkapkan pemerintah terus mendorong penguatan sektor industri utama melalui inovasi teknologi, percepatan pengembangan industri hijau berkelanjutan, serta membangun rantai pasok yang inklusif dan kuat.

Selain sektor industri besar, Agus juga menekankan pentingnya dukungan terhadap industri kecil dan menengah (IKM). Melalui kolaborasi BRICS, Indonesia akan memperluas akses pelaku IKM terhadap teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi produksi dan penetrasi pasar.

"Digitalisasi dan AI bukan hanya milik industri besar. IKM kita harus bisa mengakses teknologi ini agar tidak tertinggal. Inilah pentingnya kerja sama dalam BRICS untuk memperkecil kesenjangan teknologi," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Agus menyoroti potensi Indonesia di sektor bioindustri dan ekonomi sirkular. Dengan kekayaan hayati dan sumber daya alam terbarukan, Indonesia dapat menjadi pemasok bioindustri global.

"Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi lumbung bioindustri dunia. Kerja sama BRICS akan mempercepat pengembangan teknologi bioindustri dan mendorong ekonomi sirkular yang ramah lingkungan," jelasnya.

Agus menyampaikan BRICS menjadi hal penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi industri nasional dalam perekonomian global yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis inovasi.

"Secara global, posisi Indonesia dalam industri manufaktur menunjukkan capaian yang membanggakan melalui hasil nilai Manufacturing Value Added (MVA)," ucapnya.

Berdasarkan data World Bank, MVA Indonesia mencapai US$ 255,96 miliar pada tahun 2023. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-4 sebagai negara yang memiliki nilai MVA terbesar dari anggota BRICS setelah China (US$ 4.658,79 miliar), India (US$ 461,38 miliar), dan Brasil (US$ 289,79 miliar).

Sementara itu, negara anggota BRICS lainnya dengan MVA di bawah Indonesia, yakni Rusia sebesar US$251,58 miliar, disusul Iran (US$78,54 miliar), Mesir (US$59 miliar), Uni Emirat Arab (US$55,76 miliar), Afrika Selatan (US$49,35 miliar), dan Ethiopia (US$7,33 miliar).

Sedangkan, di kawasan Asia, posisi Indonesia menempati urut ke-5 setelah China, Jepang, India, dan Korea Selatan. Adapun di kawasan ASEAN, Indonesia menduduki posisi teratas, melampaui Thailand dan Vietnam.

(anl/ega)