Simak 10 Contoh Soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah

IDXChannel - Contoh soal SKB analis keuangan pusat dan daerah layak diketahui setiap pelamarnya. SKB disusun guna menilai kemampuan teknis peserta sesuai bidang tugas formasi yang dilamar.

Untuk materi tes SKB CPNS analis pengelola keuangan biasanya berupa keuangan Negara, perbendaharaan negara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (28/11/2024), IDX Channel telah merangkum contoh soal SKB analis keuangan pusat dan daerah, sebagai berikut.

1. Berapa lama masa berlaku pemberian dispensasi penujukkan petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D...

A. 5 tahun
B. 4 tahun
C. 3 tahun
D. 1 tahun

Jawaban: D

2. Dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah, bagaimana teori desentralisasi fiskal mempengaruhi alokasi anggaran antar daerah?

A. Desentralisasi fiskal mendorong alokasi anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah B. Teori ini memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya keuangan mereka C. Desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran di tingkat daerah
D. Teori ini memastikan keadilan distribusi anggaran antara daerah yang memiliki kapasitas fiskal berbeda
E. Desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk merespons lebih cepat terhadap kebutuhan masyarakat setempat

Jawaban: A

3. Dokumen yang digunakan sebagai acuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah...

A. KPPN
B. DIPA
C. Satuan Kerja
D. Kuasa PA

Jawaban: B

4. Ketika mengumpulkan data untuk analisis keuangan daerah, metode sampling mana yang paling tepat untuk memastikan representasi yang valid dari populasi?

A. Random sampling untuk mendapatkan data yang representatif dan tidak bias
B. Stratified sampling untuk memastikan semua subpopulasi terwakili
C. Systematic sampling untuk efisiensi pengumpulan data dalam jumlah besar
D. Cluster sampling untuk analisis lebih mendalam pada wilayah tertentu
E. Purposive sampling untuk memperoleh data dari kelompok yang relevan dengan kebutuhan studi

Jawaban: B

5. Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagai fungsi . . .

A. Pemerintah Daerah
B. Pengguna Anggaran
C. Lembaga yang bersangkutan
D. Kuasa Bendahara Umum Negara

Jawaban: D

6. Dalam analisis statistik, data kuantitatif sering digunakan untuk perencanaan anggaran. Apa jenis analisis statistik yang paling tepat digunakan untuk memprediksi kebutuhan anggaran dalam jangka panjang berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi?

A. Analisis regresi untuk memprediksi hubungan variabel ekonomi dan anggaran
B. Uji korelasi untuk mengetahui keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran
C. Analisis deret waktu untuk memproyeksikan tren keuangan di masa depan
D. Analisis deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pertumbuhan ekonomi
E. Uji ANOVA untuk membandingkan pengeluaran antar sektor dalam beberapa periode

Jawaban: C

7. Penyaluran dana SP2D/SP2D-R dilakukan melalui mekanisme Pemindahbukuan (Overbooking) untuk rekening penerima yang berada di...

A. Bendahara Umum
B. Menteri Keuangan
C. Sistem BI
D. Bank Operasional

Jawaban: D

8. Apa peran laporan keuangan pemerintah dalam pengambilan keputusan fiskal pemerintah pusat?

A. Sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja penggunaan anggaran publik
B. Sebagai sumber informasi yang penting untuk menentukan alokasi anggaran ke sektor-sektor strategis
C. Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara D. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan fiskal yang berkelanjutan
E. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai realisasi anggaran dan efektivitas belanja negara

Jawaban: B

9. Jenis rencana yang sudah menggambarkan rencana konkret termasuk di dalamnya tujuan, kebijaksanaan, aturan, dan anggaran adalah ...

A. policy
B. prosedur
C. program
D. strategi

Jawaban: C

10. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum keuangan negara, siapa yang berwenang melakukan tindakan hukum terhadap pejabat atau badan yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran?

A. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui audit dan rekomendasi perbaikan
B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan wewenang melakukan penegakan hukum
C. Kementerian Keuangan melalui sanksi administratif
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kasus yang melibatkan sektor keuangan
E. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal pelanggaran terkait pengelolaan kas negara

Jawaban: B

Itulah informasi terkait contoh soal SKB analis keuangan pusat dan daerah yang bisa Anda simak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu terus update berita terkini Anda seputar bisnis dan ekonomi hanya di IDX Channel.