8000hoki Daftar situs Slot Maxwin Japan Terkini Gampang Win Full Non Stop
hokikilat.com List Login situs Slot Gacor Malaysia Terbaru Mudah Lancar Jackpot Banyak
1000 Hoki Online ID server Slots Maxwin China Terbaru Sering Scatter Full Setiap Hari
5000hoki.com Situs situs Slots Gacor Vietnam Terkini Pasti Lancar Jackpot Setiap Hari
7000hoki.com List Situs website Slots Maxwin China Terkini Gampang Lancar Jackpot Full Online
9000hoki.com Platform website Slot Gacor Myanmar Terkini Pasti Lancar Win Full Setiap Hari
Data Akun Slots Gacor server Myanmar Terbaik Sering Lancar Win Terus
Idagent138 Daftar Id Slot Gacor Online
Luckygaming138 Akun Slot Game Terpercaya
Adugaming Slot Maxwin Terpercaya
kiss69 login Akun Slot
Agent188 Daftar Slot Game Online
Moto128 login Slot Anti Rungkat Terbaik
Betplay138 Daftar Slot Anti Rungkat Terpercaya
Letsbet77 Daftar Akun Slot Maxwin Terbaik
Portbet88 Daftar Id Slot Gacor Online
Jfgaming168 Id Slot Maxwin
Mg138 Id Slot Terpercaya
Adagaming168 Daftar Akun Slot Anti Rungkat Online
Kingbet189 Daftar Akun Slot Maxwin Terpercaya
Summer138 Daftar Akun Slot
Evorabid77 Daftar Id Slot Maxwin Terbaik
Ekonom Celios menilai langkah pemerintah menunda PPN 12 persen di 2025 dengan memberikan bantuan tunai dan subsidi tambahan tetap berisiko tinggi bagi ekonomi.
Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Ditunda, Ekonom Sebut Dampak ke Ekonomi Tetap Negatif. (Foto: MNC Media)
IDXChannel - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai langkah pemerintah menunda kenaikan tarif PPN 12 persen di 2025 dengan memberikan bantuan tunai serta subsidi tambahan bagi masyarakat menengah ke bawah merupakan kebijakan yang berisiko tinggi
Apalagi pemerintah hanya menunda kebijakan tersebut, tetapi tidak membatalkannya. "Artinya tarif PPN 12 persen akan tetap berlaku di 2025," ujarnya ketika dihubungi IDX Channel, Kamis (28/11/2024).
Apabila bantuan itu diberikan dalam kurun waktu 2-3 bulan kemudian tarif PPN tetap naik menjadi 12 persen, maka dampak ke ekonomi tetap negatif. Dengan begitu, dia menilai bantuan hanya bersifat temporer dan kenaikan tarif PPN 12 persen akan berimbas pada jangka panjang.
"Tidak semua kelompok masyarakat yang terdampak kenaikan PPN khususnya kelas menengah mendapat kompensasi. Hampir sulit ya jumlah kelas menengah yang disebut aspiring middle class saja ada 137,5 juta orang. Berapa banyak alokasi bansosnya juga belum jelas," tutur Bhima.
Terlebih lagi, dia menyebut kenaikan inflasi bisa terjadi sebelum kebijakan tarif PPN 12 persen berlaku di Januari 2025. Dengan kondisi tersebut, Bhima menilai bakal ada fenomena pre-emptives inflation atau inflasi yang mendahului tarif pajak baru.
Adapun, pre-emptives inflation berasal dari perilaku sebagian pelaku sektor usaha ritel, dan manufaktur yang menyesuaikan label harga untuk menjaga marjin keuntungan sebelum pemberlakuan tarif PPN yang baru.