Ekonomi Loyo, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan

Jakarta -

Pengusaha meminta Pemerintah segera mengambil langkah cepat memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Hal ini menindaklanjuti pelemahan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 yang hanya 4,87%.

"Jika dicermati, faktor konsumsi menjadi biang kerok capaian ini," kata Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Mudah Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (8/5/2025)

Komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah yang selama ini menjadi trigger utama pertumbuhan ekonomi, justru porak-poranda. Perbandingannya, pada kuartal I 2024 komponen ini dapat tumbuh 20,44%, namun kuartal I 2025 justru minus 1,38%.

Akbar juga menyoroti pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Kuartal I 2025 LNPRT hanya tumbuh 3,07%. Padahal di periode yang sama tahun lalu, LNPRT tumbuh 24,14%.

Begitu juga dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT), turun menjadi 4,89% dari kuartal I 2024 yang mampu tumbuh 4,91%. Padahal, porsi PKRT dari Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal I 2025 mencapai 54,53%.

"Konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari 50% justru melambat. Sederhananya, komponen pengeluaran kita terseok-seok, sehingga membebani pertumbuhan ekonomi," urai Akbar.

Akbar juga mengkritisi jumlah pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran sejak Februari 2024 naik 82 ribu orang atau 1,11% menjadi 7,28 juta orang.

Menurut Akbar, indikator pelemahan ekonomi sebenarnya sudah nampak saat Idul Fitri, kemarin. Mulai dari penurunan jumlah pemudik hingga 24%, dan asumsi perputaran uang yang turun hingga 12,28%.

"Artinya, masyarakat memang tidak memegang uang. Kalaupun ada, ya sedikit. Sehingga mereka menahan untuk membelanjakannya. Tanpa momen Lebaran, sudah pasti ekonomi kuartal I 2025 tumbuh lebih lambat dari 4,87%," beber Akbar.

Dengan sengkarut persoalan ini, Akbar meminta Pemerintah segera memperbaiki iklim investasi secara tuntas. Termasuk melakukan deregulasi secara masif. Dengan begitu, investasi baru akan masuk, dan yang eksisting dapat tumbuh.

"Saat ini, yang lebih diutamakan adalah realokasi sumber daya program berorientasi jangka pendek yang berdampak langsung bagi penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat. Percepatan belanja Pemerintah menjadi harga mati untuk menstimulus ekonomi," tutupnya.

(ily/hns)