Harusnya Lenyap Sejak 2023, Truk Obesitas Ternyata Masih Wira-wiri

Jakarta -

Pemerintah tengah berupaya menghilangkan truk obesitas atau Over Dimension Over Load (ODOL). Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengakui kebijakan tersebut akan memicu protes di kalangan pengusaha, termasuk logistik.

Dudy menekankan pihaknya telah melakukan relaksasi cukup lama untuk kebijakan tersebut. Aturan zero ODOL mulanya akan diterapkan pada 2023 lalu.

"Kalau keberatan mungkin ada. Tapi kalau kita, ini kan sebenarnya sudah lama. Diharapkan sebenarnya kan 2023 itu sudah zero ODOL. Jadi kita sebenarnya sudah memberikan relaksasi cukup lama kepada perusahaan. Ini yang kita coba terapkan lagi bahwa kebijakan zero ODOL ini akan kita lakukan," kata Dudy saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Dudy menekankan keseriusan pemerintah dalam mengatur truk ODOL. Saat ini, pemerintah terus membahas terkait kebijakan-kebijakan lebih teknis di setiap kementerian.

"Nanti dari masing-masing Kementerian memberikan kebijakan-kebijakannya berkaitan dengan ODOL. Nanti akan lebih teknis lagi kira-kira yang keluar misalnya dari Kementerian Perhubungan haruskah mengeluarkan ketentuan-ketentuan lain, atau mungkin dari Kementerian Perindustrian berkaitan dengan dimensinya. Itu akan kita bahas secara detail-detail lagi," terang Dudy.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai dampak aturan tersebut ke ekonomi, Dudy menekankan nyawa manusia tidak dapat dihadapkan dengan perhitungan ekonomi. Untuk itu, dia menargetkan pembahasan terkait aturan Zero ODOL ini rampung tahun ini.

"Kita jangan dihadapkan antara perhitungan ekonomi dengan nyawa manusia. Tentunya kan, tidak ingin nyawa satu manusia dihitung dengan angka gitu kan. There is no number buat nyawa manusia. Secepat mungkin (selesai). (Tahun ini bisa) mungkin aja," jelas Dudy.

Sebelumnya, pemerintah tengah berupaya untuk menerapkan aturan Zero ODOL. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penerapan aturan Zero ODOL berlaku efektif 2026. Menurutnya, lambatnya implementasi program Zero ODOL lantaran masih dalam pembahasan di lintas sektoral.

"Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya 2026 karena kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan. Ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya," kata AHY usai rapat koordinasi terkait kendaraan dan truk odol di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (7/5/2025).

(acd/acd)