Anggaran Kementerian Kena Pangkas, Nusron: Operasional Kantor Tak Ada Masalah

Jakarta -

Para pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bisa tenang di tengah kondisi efisiensi anggaran. Sebab, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan bahwa anggaran operasional kantor untuk pembayaran listrik, air dan internet aman hingga bulan Desember.

Hal ini disampaikan Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI. Dari total pagu anggaran awal Rp 6,45 triliun, Kementerian ATR/BPN terkena efisiensi sebesar Rp 2,01 triliun sehingga sisa anggarannya tinggal Rp 4,44 triliun.

"Anggaran operasional kantor untuk pembayaran listrik, air, internet insyaallah cukup. Tidak ada masalah sampai dengan Desember, sepanjang tidak ada boros," kata Nusron di Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Namun demikian, anggaran perjalanan dinas masih harus terkena efisiensi secara maksimal. Padahal, pekerjaan Kementerian ATR/BPN kebanyakan dibutuhkan kegiatan peninjauan langsung ke lapangan.

"Anggaran perjalanan dinas dan full board diefisiensikan secara maksimal," ujarnya.

Di samping itu, Nusron memastikan, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pertanahan dan ruang pada kantor wilayah dan kantor pertahanan di seluruh Indonesia harus tetap berjalan.

Kegiatan prioritas nasional juga harus dijalankan dengan efisien dan berkualitas dan dilaksanakan dengan fokus untuk mendukung Asta Cita. Program ini di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, pembangunan tiga juta rumah, hingga Makan bergizi Gratis (MBG).

"Lalu terhadap adanya penyusun kegiatan PPT PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), zona nilai tanah, tanah tata ruang, dan tanah ulayat, akan dilakukan penambahan anggaran dari sumber dana PHLN atau pinjaman Bank Dunia atau pembiayaan dari luar negeri atau program ILAS PP," kata dia.

ILAS PP sendiri merupakan kepanjangan dari Integrated Land Administration and Special Planning Program yang dikerjasamakan dengan Bank Dunia untuk memperoleh pinjaman (loan). Sebelumnya telah disepakati pinjaman lunak sebesar US$ 653 juta atau sekitar Rp 10,97 triliun (kurs Rp 16.800) untuk masa kerja 5 tahun.

Tidak hanya Kementerian ATR/BPN, program kerja sama ini melibatkan 3 instansi, di mana dua instansi lainnya ada Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Informasi Geospasial (BGI). Nusron mengatakan, Bank Dunia telah sepakat akan memberikan tambahan pinjaman karena ada dua kementerian baru bergabung yakni Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi.

Nusron menambahkan, Kementerian ATR/BPN juga saat ini sedang dalam proses revisi anggaran untuk relaksasi blokir anggaran hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Eksisting yang sebentar lagi akan berubah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Untuk kebutuhan belanja pegawai baru, CPNS dan PPPK formasi 2024 diusulkan melalui anggaran belanja tambahan (APT) dari Kemenkeu. Permohonan tambahan anggaran menunggu SK terbit dari BKN karena sampai hari ini SK-nya belum diterbitkan," ujar Nusron.

(acd/acd)