Trump Diragukan Bisa Bereskan 150 Perjanjian Dagang dalam 90 Hari

Jakarta -

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan para penasihatnya menyebut banyak negara minta berunding usai pihaknya mengumumkan tarif impor balasan. Hal itu merupakan bagian dari rencana AS, yakni menggunakan tarif untuk menakut-nakuti dunia.

Meski pengenaan tarif ditunda hingga 90 hari, kecuali terhadap China, hal itu memberi jeda waktu ke pemerintah AS untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang rumit hanya dalam waktu 3 bulan. Terlebih ada lusinan negara yang disebut mengantre untuk bernegosiasi.

Namun, dikutip dari CNN, Sabtu (12/4/2025), pasar keuangan disebut tidak mempercayainya. Bursa saham bergejolak imbas meningkatnya volatilitas. Tak hanya itu, komoditas minyak, obligasi, dolar, menunjukkan tanda jelas bahwa mereka tak percaya Trump dapat melakukannya.

Meski diragukan banyak pihak bahwa Trump dapat mencapai kesepakatan dagang dengan 150 negara dunia, pemerintahan AS tetap menunjukkan optimismenya. Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan minggu ini bahwa lebih dari 70 negara telah meminta untuk bertemu dengan perwakilan AS.

Mereka bernegosiasi agar dapat dibebaskan dari tekanan tarif Trump yang memberatkan. AS tak banyak merinci negara mana saja yang tengah menjalankan negosiasi, namun Negeri Paman Sam disebut akan mengutamakan sekutunya seperti Korea Selatan dan Jepang terlebih dahulu.

Namun, kesepakatan dagang adalah pengaturan yang sangat rumit yang biasanya dinegosiasikan selama bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan. Kalaupun Trump merundingkan perdagangan dengan semua negara dalam waktu singkat, China tetap menjadi masalah yang tidak terpecahkan.

Tarif AS terhadap China kini mencapai setidaknya 145%, lalu pemerintahan Xi Jinping pada hari Jumat membalas dengan tarif 125%. Hal itu akan menimbulkan kerugian besar bagi dua ekonomi terbesar di dunia, dan kedua pihak telah mengatakan bahwa mereka tidak ingin mundur.

China sebenarnya membuka diri untuk negosiasi namun ingin melakukannya dengan cara yang akan dihormati. Negeri Tirai Bambu diketahui mengabaikan peringatan AS untuk tidak menaikkan tarif.

(ily/hns)