Sebanyak 65 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi, Tampung 6.800 Siswa Miskin

IDXChannel - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut, sebanyak 65 sekolah rakyat siap beroperasi pada tahun ini, dengan daya tampung sekitar 6.800 siswa dari keluarga miskin. 

Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 53 titik yang direncanakan dibuka pada tahap awal di Juli mendatang.

“Sekarang terus berproses, masih ada sekitar 35 lagi yang sedang didalami dan kemungkinan lebih dari 30 dinyatakan layak,” kata Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, dikutip Rabu (21/5/2025).

Gus Ipul mengatakan bila Kementerian PU menyatakan 35 titik tambahan ini layak, maka jumlah siswa yang bersekolah bisa mencapai hingga 10 ribu siswa. Kemensos bersama Kementerian PU sedang bekerja keras agar pada Juli 2025 bisa memenuhi target 100 titik. “(Tiap) Sekolah Rakyat ada yang menampung 100 siswa, ada yang masih 50 siswa. Mudah-mudahan kita masih bisa menambah lebih dari 65,” kata Gus Ipul.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya ikut mendukung terwujudnya Sekolah Rakyat lewat koordinasi dengan pemerintah daerah. Sebab, Sekolah Rakyat sangat erat kaitannya dengan Pemda khususnya soal lahan, perizinan, akses jalan, air hingga listrik. 

“Kemudian juga berkaitan dengan guru, anak muridnya, perlu kerja sama dengan Pemda,” katanya.

Tito menyebutkan calon lokasi pendirian Sekolah Rakyat telah diusulkan Pemda. Totalnya terdapat 351 usulan lokasi Sekolah Rakyat oleh 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. “Tapi namanya usulan kita harus lihat dulu, ini memenuhi kriteria enggak,” tuturnya.

Dia menegaskan lahan yang diusulkan tidak boleh memiliki masalah atau sengketa. Lalu, juga harus dilihat akses jalan, air, listrik, hingga kelayakan bangunannya. “Sehingga, bisa ditentukan skala prioritas yang bisa memenuhi syarat dari 351 usulan,” ujarnya.

Soal lahan, dia mengatakan lintas kementerian ikut mengecek. Di antaranya dari Kementerian Dalam Negeri, Kemensos, dan Kementerian PU. Daerah yang mengusulkan banyak, tapi yang belum memenuhi kriteria lahan dan bangunan juga banyak. “Kita harus bicara lagi supaya mereka mengajukan usulan-usulan baru,” kata dia.

Tito juga memastikan akan mengirimkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Jika diperlukan aturan, maka kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan daerah. “Karena menyangkut aset yang harus disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD-nya,” katanya.

Dia mengatakan sudah menyiapkan draf Perda dan perjanjian antara Kemensos dan Pemda. Khususnya, Pemda yang asetnya digunakan untuk sekolah rakyat. “Jadi, asetnya tetap Pemda tapi dipinjam pakaikan kepada Kemensos,” katanya.

(kunthi fahmar sandy)