RAPBN 2026 Mau Disusun, Dasco Wanti-wanti Dampak Kebijakan Tarif Trump

Jakarta -

DPR RI kembali membuka Sidang Paripurna ke-17 Masa Persidangan III Tahun 2024-2025. Salah satu agenda yang akan dibahas dalam masa persidangan ini ialah pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam sambutannya. Dasco mengatakan, masa persidangan akan berlangsung sejak hari ini, Kamis (17/4/2025) sampai Senin (23/6/2025).

"Pada masa persidangan ini, DPR RI akan melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026," kata Dasco, dalam sambutannya di Gedung Parlemen, Jakarta.

Dasco mengimbau agar ke depan, pemerintah dalam menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro memberikan penguatan penguatan terhadap fundamental ekonomi nasional dalam mengantisipasi dinamika global yang tidak menentu.

Salah satu kondisi dinamika ekonomi global yang disoroti Dasco ialah dampak dari kebijakan tarif impor resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Adapun Indonesia sendiri akan terkena tarif sebesar 32%.

Dasco mengatakan, kebijakan tarif ini mendorong terjadinya perang tarif hingga meningkatkan gejolak pada perekonomian global. Kondisi ini menambah tantangan yang harus dihadapi Ri di tahun ini. Karena itu, penting bagi RI untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat.

"Kita saat ini dihadapkan pada gejolak global yang tidak menentu. Perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal ke banyak negara yang dikeluarkan oleh AS beberapa waktu lalu akan menciptakan berbagai dampak dan risiko mulai dari guncangan rantai pasok global, nilai tukar dolar AS, hingga risiko perlambatan perekonomian global," ujar dia.

"Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar. Kita tidak bisa mengubah kebijakan tarif resiprokal AS, tetapi kita bisa menguatkan fondasi ekonomi kita sendiri," sambungnya.

Dasco juga mengingatkan pentingnya peran sejumlah kebijakan baru pemerintah dalam merespons tantangan tersebut. Ia juga berpesan agar kebijakan-kebijakan yang memperkuat fundamental perekonomian juga harus segera dilakukan, mengingat dinamika perang dagang ini tidak akan selesai dalam waktu singkat.

"Komisi Pengawasan DPR RI akan diarahkan kepada berbagai isu permasalahan dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan dewan sehingga kinerja pemerintah dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan," kata Dasco.

Selain RAPBN 2026, dalam masa sidang kali ini, DPR juga akan memprioritaskan kelanjutan dan penuntasan pembahasan 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap pembicaraan tingkat 1. Ini terdiri dari 3 RUU usul DPR RI, 3 RUU usul pemerintah, dan 2 RUU kumulatif terbuka.

(acd/acd)