Usul Buruh ke Pemerintah buat Genjot Daya Beli

Jakarta -

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) meminta pemerintah mempermudah investor untuk bisa memulai kegiatan bisnisnya. Menurut Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, regulasi menjadi hambatan paling atas dalam investasi yang masuk.

"Di dunia industri Indonesia, ada daftar urutan hambatan investasi. Hambatan nomor satu itu masalah regulasi, mulai dari perizinan, perpajakan, pengadaan tanah, macam-macam," kata Jumhur dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Sementara dinamika perburuhan hanya menempati urutan ke-11 dari daftar faktor yang menghambat masuknya modal ke Indonesia. Menurut Jumhur, tuntutan peningkatan kesejahteraan yang digaungkan kelompok buruh di Indonesia tidak terlalu berpengaruh ke minat investor.

"Untuk upah ini kan ada benchmarking-nya. Apa yang dituntut buruh itu masih masuk akal dibandingkan dengan di Vietnam atau Filipina," imbuh dia.

Dia pun menyoroti rendahnya daya beli masyarakat Indonesia saat ini. Menurut dia, daya beli yang rendah merupakan imbas dari kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya yang harus diurai satu per satu.

"Carry over yang paling parah dan mengerikan dari kebijakan masa lalu adalah daya beli masyarakat yang terpukul habis. Bayangkan di 2014 itu saldo harian rata-rata rakyat di perbankan masih Rp 3,8 juta. Sekarang tinggal Rp 1,3 juta, artinya daya beli anjlok. Kalau orang nggak punya duit, industri juga pasti terpukul," ujar Jumhur.

Untuk bisa mengembalikan daya beli masyarakat, Jumhur kembali mendesak pemerintah untuk bisa mempermudah investasi yang masuk sekaligus menekan biaya berbisnis yang harus dikeluarkan pengusaha. Dengan begitu, semakin banyak pembukaan lapangan kerja, uang yang dibelanjakan para buruh bisa kembali menggerakkan roda perekonomian.

"Pemerintah sebagai pembuat kebijakan saat ini sangat terbuka untuk mendapat masukan orang-orang yang berkecimpung langsung di bidang-bidangnya. Anggaplah selama 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ini adalah fenomena kesementaraan. Semoga dengan berdialog dan membuat kebijakan yang tepat bisa menghasilkan hasil yang baik bagi rakyat," jelas dia.

Jumhur menilai saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk merealisasikan janjinya mensejahterakan masyarakat. Caranya, yakni dengan memangkas perizinan sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh industri yang otomatis mengurangi jumlah pengangguran.

Seperti diketahui, akhir April lalu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi nilai investasi selama periode Januari-Maret 2025 mencapai Rp 465,2 triliun. Angka tersebut meningkat 15,9% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 401,5 triliun.

"Izin-izin itu kan duit semua. Nah pemerintah itu tahu dan bisa, kalau semua itu di drop maka perusahaan-perusahaan bisa tumbuh dan memberikan kesejahteraan yang layak bagi buruh. Itu tugasnya pemerintah," tambah dia.

Simak juga Video: Daya Beli Masyarakat Masih Jadi Salah Satu Faktor Pelemahan IHSG

(acd/acd)