Perbankan Swasta dan BUMN Dukung Langkah Prabowo Hapus Utang UMKM

IDXChannel - Perbankan swasta dan BUMN kompak mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi menghapus utang kredit macet di bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM. 

Prabowo telah meneken peraturan pemerintah (PP) tentang penghapusan piutang macet tersebut pada Selasa (5/11/2024) sore.

Sebagai bank swasta nasional terbesar di Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menanggapi dengan senantiasa mencermati dan sejalan dengan kebijakan dari pemerintah, regulator, serta otoritas perbankan.

EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan, saat ini pihaknya masih mempelajari lebih lanjut aturan pemerintah dan akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan kedepannya.

"Saat ini kami masih mempelajari lebih lanjut terkait aturan mengenai penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan implementasi kebijakan ini," kata Hera kepada IDXChannel.com Selasa (5/11) malam.

Menurut Hera, BCA optimistis dalam penyaluran kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, sehingga kualitas pinjaman tetap terjaga.

Adapun non performing loan (NPL) BCA di sektor UMKM relatif terjaga, sehingga secara keseluruhan total NPL BCA berada pada level yang terukur di kisaran 2,1 persen pada sembilan bulan pertama 2024.

"BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara ketat dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali," kata Hera.

Senada, Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Teuku Ali Usman mengungkapkan, sebagai salah satu Himbara juga akan mendukung dan menyambut program pemutihan utang UMKM ini.

"Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan BUMN tentu mendukung dan menyambut baik program pemerintah, khususnya di sektor strategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif," kata Ali saat dikonfirmasi.

Menurut Ali, aturan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah untuk mendukung ekonomi secara berkelanjutan

"Hal ini sejalan dengan peran Bank Mandiri untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia secara berkelanjutan," ujar Ali.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, kebijakan hapus utang ini dapat membantu percepatan program-program Presiden Prabowo di sektor pertanian, terutama dalam mendukung akselerasi swasembada pangan.

Erick menambahkan, kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian dan nelayan menjadi prioritas bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.

Adapun saat ini, jumlah kredit macet di segmen UMKM pada bank-bank BUMN telah mencapai angka Rp8,7 triliun.

Perlu diketahui, Presiden Prabowo telah menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Dengan telah ditandatanganinya PP tersebut, Prabowo berharap para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan semakin produktif. Diharapkan pula usahanya semakin maju.

(kunthi fahmar sandy)