Penjelasan Mentan soal Prabowo Mau Hapus Kuota Impor

Jakarta -

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerangkan rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor. Menurut Amran, hal tersebut tak lepas demi kepentingan rakyat.

Amran menerangkan regulasi yang akan dibuat pemerintah ke depan, baik impor maupun ekspor untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menggerakkan ekonomi rakyat.

"Seluruh regulasi yang kita bangun, kepentingan rakyat. Jangan ada kepentingan oknum. Jadi prinsip bekerja kita adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia, untuk pangan dan menggerakkan ekonomi ke rakyat. Itu kita ke sana," kata Amran saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

Amran pun mencontohkan untuk komoditas beras. Amran menyebut Indonesia saat ini telah mengalami surplus beras dan stok beras di gudang Bulog tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Menurut Amran, dengan kondisi tersebut Indonesia dapat menutup keran impor beras.

Hal serupa terjadi pada ekspor kelapa. Amran menerangkan pemerintah mempermudah ekspor kelapa di saat harganya sedang tinggi. Untuk itu, dia menilai apapun regulasi yang diambil pemerintah ke depan demi menguntungkan rakyat.

"Jadi yang dimaksud Bapak adalah mana yang menguntungkan rakyat Indonesia, apapun modelnya, mau impor, mau ekspor mana yang menguntungkan rakyat," terang Amran.

Saat ditanya mengenai rencana Prabowo yang juga menghapus pertimbangan teknis (Pertek), Amran menerangkan regulasi yang menghambat lebih baik dipangkas saja. Dia pun telah memangkas sebanyak 240 regulasi, termasuk regulasi untuk penyaluran pupuk subsidi.

"Jadi regulasi yang menghambat, ngapain? Kita bypass aja. Contoh pupuk. Pupuk ini ada 12 Menteri harus setuju tanda tangan, 38 Gubernur, 500 Bupati dan Wali Kota. Tanda tangan baru pupuknya sampai ke lapangan. Perpres diterbitkan beliau (Prabowo, Permentan yang mengikuti. Dari (Kementerian) Pertanian setuju ke Pupuk Indonesia, langsung ke Gapoktan," jelas Amran.

Setidaknya ada 145 regulasi yang menghambat penyaluran pupuk subsidi tersebut dipangkas. Amran pun menyebut terjadi peningkatkan produksi beras sebesar 62%.

"Bayangkan 145 regulasi menjadi satu Perpres keluar. Itulah mungkin contoh yang diberikan Bapak (Prabowo). Apa yang terjadi? Produksi kita naik berapa? 62%. Itu kata BPS," imbuh Amran.

(rea/rrd)