Pagu Efektif KKP Rp 3,58 T, Trenggono Minta DPR Buka Blokir Anggaran

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan permohonan kepada Komisi IV DPR RI agar menyetujui usulan membuka kembali anggaran yang saat ini masih diblokir. Hal ini dilakukan untuk mendukung swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Trenggono mengatakan pagu efektif Anggaran KKP tahun 2025 yang bersumber dari APBN sebesar Rp 4,84 triliun. Namun setelah adanya efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, maka pagu efektif KKP tahun 2025 sebesar Rp 3,58 triliun.

"Pagu Efektif Anggaran KKP tahun 2025 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp 4,84 triliun. Setelah adanya efisiensi sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025, maka Pagu Efektif KKP adalah sebesar Rp 3,58 triliun," kata Trenggono.

Trenggono mengatakan anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1,92 triliun, belanja barang Rp 1,63 triliun, dan belanja modal sebesar Rp 37,93 miliar.

Ia merincikan anggaran efektif eselon I pasca efisiensi berdasarkan jenis belanja yakni Sekretaris Jendral sebesar Rp 358,26 miliar, Inspektorat Jendral sebesar Rp 45,41 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap sebesar Rp 1,05 triliun, Ditjen Perikanan Buni Daya sebesar Rp 529,71 miliar, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp 641,52 miliar.

Kemudian, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 158,64 miliar, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp 446,92 miliar, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 1,09 triliun, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 265,95 miliar.

Trenggono menambahkan, untuk mendukung pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan pada tahun 2025, pihaknya telah merancang program bantuan pemerintah yang mencakup berbagai sarana produksi dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya pengelola dan pemasaran hasil perikanan.

Pada tahun 2025, Trenggono mengatakan KKP mengelola proyek-proyek strategis yang didanai oleh pinjaman dan hibah luar negeri. Total pinjaman luar negeri KKP sebesar Rp 957 miliar dan hibah luar negeri sebesar Rp 50,4 miliar.

Proyek tersebut antara lain pengelolaan kawasan konservasi perairan laut melalui program Ocean for Prosperity yang sudah dirancang sejak periode 2014-2019 dan sudah lama sekali karena ini menjadi bagian dari untuk mencapai target Marine Protection Area yang dicanangkan UN Ocean.

"Kemudian pembangunan infrastruktur budidaya udang, pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan ramah lingkungan," katanya.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program dan mencapai sasaran dan target pembangunan kawasan perikanan, Trenggono meminta dukungan dari Komisi IV agar usulan relaksasi dan revisi anggaran disetujui.

"KKP memohon dukungan Komisi 4 DPR RI terhadap usulan relaksasi dan revisi anggaran buka blokir, terutama untuk pembelian program yang mendukung swasembada pangan, bantuan sarana untuk pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha Kelautan dan perikanan secara kecil, dan penciptaan lapangan pekerjaan," katanya.

Dia pun meminta agar usulan terkait pinjaman dan hibah luar negeri juga disetujui untuk menjalankan berbagai program yang telah direncanakan. Hal ini dilakukan lantaran keterbatasan anggaran yang ada di KKP.

"Tentu karena melalui anggaran APBN tidak mencukupi, maka kami mengusulkan dengan dibiayai dengan metode pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri," katanya.

Simak juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

(rrd/rrd)