Nusron Lapor Kementerian ATR Setor PNBP Rp 880 M ke Negara

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 880 miliar hingga bulan Maret atau kuartal I 2025. Angka ini mencapai 27,40% dari target kementerian di tahun ini sebesar Rp 3,2 triliun.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, secara keseluruhan anggaran kementeriannya saat ini berjumlah Rp 4,44 triliun. Angka ini merupakan jumlah anggaran setelah kementeriannya terdampak efisiensi sebesar Rp 2,01 triliun.

"Pada tahun ini sebetulnya yang eksisting yang kita dapatkan Rp 6,45 triliun kemudian ada blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 2,01 triliun. Akhirnya pagu yang efektif adalah sebesar Rp 4,44 triliun," kata Nusron, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Kemudian dari sisi penyerapan anggaran, Nusron melaporkan, sampai pada akhir bulan Maret atau Q1 penyerapan sebesar Rp 1,49 triliun. Secara persentase, angka itu ekuivalen dengan 33,75% dari pagu efektif.

"Kemudian capaian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tahun 2025 adalah sebesar Rp 0,88 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,2 triliun atau mencapai 27,40% ini di Q1," ujar Nusron.

Kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2025 sampai dengan minggu kedua bulan April telah merealisasikan sejumlah program dan kegiatan prioritas nasional.

Prioritas tersebut antara lain program persetujuan atau substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kab/kota dari target 127 persub RDTR, targetnya turun setelah efisiensi menjadi 46 persub RDTR, dengan realisasi sampai bulan ini ada 5 persub RDTR atau 10,87%.

Kemudian peta bidang tanah dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Semula targetnya 2,54 juta hektare, setelah kena efisiensi tinggal 643.420 hektare, realisasinya 81.270 atau sudah 12,6%.

"Kemudian sertifikat hak atas tanah dari target semula sekitar 3 juta, tinggal 1,14 juta bidang, realisasinya sudah 94.511 atau 8,27%," kata Nusron.

Berikutnya, ada program data tanah ulayat dari target semula 10.000 hektare tinggal 1.000 hektare. Adapun realisasi baru 15%. Kemudian program SK redistribusi tanah yang targetnya 175.865 bidang, setelah efisiensi menjadi 58.489 bidang. Namun saat ini program tersebut belum terealisasi, masih on going process, termasuk juga dengan program reforma agrarian.

Kemudian ada program peta zona nilai tanah targetnya dari semula 709.900 hektare, volume turun menjadi tinggal 199.300 hektare. Adapun yang sudah implementasi ada 18.000 hektare atau 9%.

Kemudian tindak lanjut penertiban tanah terlantar, kawasan terlantar, hasil pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian, dari target 25.000 kemudian kena blokir 20.000 tinggal 5.000 skrg sudah 336 atau 6,71%.

"Kemudian penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan atau SeKoper itu targetnya 2.151 perkara kena blokir 1.075, (target) tinggal 1.076. Sudah realisasi 226 (perkara) atau 21,28%," ujar dia.

(acd/acd)