Jakarta -
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bicara soal kabar terbaru rencana pembangunan Tol Puncak. Diketahui, proyek tersebut merupakan prakarsa atau usulan dari badan usaha swasta.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra mengatakan, saat ini pembangunannya masih dalam tahap kajian. Proses feasibility study (FS) atau studi kelayakan pun masih terus dijalankan.
"Masih dalam kajian kita. Kita sudah coba tawarkan, tapi kita lagi memperdalam FS-nya. Cuma kita sekarang memprioritasi karena banyak potensi-potensi tol yang akan ditangani," kata Rachman, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rachman mengatakan, pekerjaan rumah (PR) yang saat ini terus diselesaikan ialah melakukan pendalaman, sekaligus memastikan supaya hasil kajian yang telah dilakukan akurat. Hal ini termasuk dengan memastikan biaya kebutuhan konstruksinya.
"Kemudian apa sih yang bisa mensupport untuk pembiayaan tol tersebut. Karena sekarang kan dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu seminimal mungkin tidak menggunakan dana APBN," ujarnya.
Untuk menyelesaikan PR tersebut, salah satu strategi yang dilakukan ialah melalui land development atau pengembangan lahan. Rachman menjelaskan, misalnya ada satu kawasan yang akan dibangun jalan tol, dapat dilihat potensi pengembangan kawasan itu menjadi kawasan mixed use sehingga dapat menarik keramaian (crowd).
"Kalau misalnya ada satu kawasan yang akan kita bangun jalan tol, apakah bisa pemerintah menguasai kawasan tersebut? Bukan pemerintah sebagai developer-nya untuk mengembangkan kawasan tersebut. Nah, hasil keuntungan dari sana untuk pembiayaan tol. Itu lagi coba kita upayakan," terang dia.
Sebagai informasi, rencana pembangunan Tol Puncak telah terdengar sejak awal 2023. Proyek Tol Caringin-Puncak-Cianjur alias Tol Puncak telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034. Hal ini disampaikan oleh Danang Parikesit yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.
Dalam materi yang disajikannya, total biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi tol tersebut mencapai Rp 24,37 triliun, terdiri atas pembangunan untuk 5 seksi tol sepanjang 51,8 km. Rinciannya, seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp 3,1 triliun.
Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp 2,4 triliun, dan seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp 8,02 triliun. Lalu seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp 1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp 9,07 triliun.
"Saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," kata Danang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI Dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023) silam.
Di samping itu, proyek Jalan Tol Puncak sebelumnya sempat masuk ke jajaran proyek tol yang akan dilelangkan pada tahun 2024. Namun hingga kini, kabar terkait rencana lelang tersebut tak kunjung terdengar.
Triono yang pada saat itu masih menjabat sebagai Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR pernah bilang, tol ini akan tersambung dengan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Tol itu akan terhubung di sekitar kawasan Caringin dan ujungnya ada di kawasan Cianjur sepanjang 52 kilometer.
(acd/acd)