Ini Catatan DPR Kalau Prabowo Mau Ekonomi RI Tumbuh Tinggi

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka pertumbuhan ekonomi tinggi dalam lima tahun ke depan hingga 8%. Namun untuk mewujudkannya, di tengah perekonomian lokal dan global yang bergejolak saat ini, ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, banyak faktor kebijakan moneter yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik itu inflasi hingga stabilitas nilai tukar. Faktor-faktor tersebut saling terkait satu sama lain dengan kebijakan antar lembaga, bahkan hingga kebijakan global.

"Pertumbuhan ekonomi memang banyak ditentukan oleh kebijakan fiskal dan moneter, tetapi lending rate, kemudian bagaimana pengawasan perbankan dan sistem perbankan yang prudent kemudian memberikan dorongan kepada sektor rill di tengah tekanan yang ada, pasti itu butuh pengawasan perbankan yang kuat," kata Misbakhun dalam acara Outlook Ekonomi DPR di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, pengawasan perbankan ini menjadi tanggung jawab Bank Indonesia (BI). Lalu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga membutuhkan industri jasa keuangan dan asuransi kredit yang kuat. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting di sana.

Terlepas dari itu semua, juga ada peran penting Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Misbakhun mengatakan, LPS harus memastikan bahwa semua bisnis proses dalam industri jasa keuangan, tetap menjaga kehati-hatian.

"Kami ingin membangun politik yang suportif, membangun dunia politik yang kondusif dan kolaboratif, dan ini adalah tanggung jawab kami di politik bagaimana mengkonsolidasikan para stakeholder yang ada di depan ini dalam sebuah langkah irama yang sama," ujarnya.

Selaras dengan hal ini, Misbakhun menyampaikan sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertama, bagaimana kebijakan fiskal di tengah-tengah pertumbuhan. Lalu, dana transfer daerah yang terus terjaga, penerimaan pajak yang terus meningkat.

"Kemudian rasio utang yang berkurang karena kita mempunyai kemampuan, kemampuan di tax ratio yang terus membaik, dan itu adalah pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan ke depan," kata dia.

Selanjutnya, bagaimana program-program jaminan sosial lewat bantuan sosial (bansos) itu bisa dijalankan oleh pemerintah melalui postur APBN yang lain. Lalu, bagaimana subsidi menjadi sebuah belanja yang tidak sia-sia dan hilang begitu saja, tetapi menjadi sebuah subsidi yang kritikal.

"Karena ada public services obligation (PSO) di dalam APBN itu di mana negara harus hadir mengintervensi pasar ketika ada ketidaksetaraan penerimaan pendapatan di warga negara kita, sehingga negara harus mengintervensi harga melalui subsidi," ujar Misbakhun.

"Dan inilah kalau menurut saya postur APBN kita itu menjadi sebuah sinyal yang positif bagi pasar membangun kepercayaan pasar bahwa negara konsisten hadir untuk warga negaranya," sambungnya.

Di samping itu, Misbakhun mengatakan, Indonesia juga membutuhkan bank sentral yang kuat memberikan kombinasi kebijakan makroprudensial. Dalam hal ini, bagaimana menjaga ketersediaan likuiditas di pasar.

(shc/ara)