Ini Alasan Pengawas Koperasi Merah Putih Diberi Pelatihan Khusus

Jakarta -

Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan menggelar pelatihan khusus untuk pengawas Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya meminimalisir aksi kecurangan atau fraud di lingkup koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP).

Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert HO Siagian mengatakan, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi telah menginstruksikan agar segera dilakukan pelatihan usai pembentukan keorganisasian Kopdes Merah Putih. Hal ini untuk mengantisipasi permasalahan koperasi di masa lampau.

"Untuk mengantisipasi permasalahan koperasi yang kemarin-kemarin terjadi, Pak Menteri (Budi) menitahkan agar sesaat setelah pembentukan Kopdes Merah Putih bulan Agustus segera melakukan peningkatan kapasitas kepada seluruh pengawas organik atau pengawas internal kopdes," kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

"Ini satu effort untuk sesegera mungkin mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bakal tumbuh apabila apabila itu tidak dilakukan. Jadi Pak Menteri juga sudah mewanti-wanti untuk ini menjadi prioritas. Jadi jangan hanya asal bentuk (koperasi)," sambungnya.

Herbert mengatakan, setidaknya akan ada sebanyak 3 pengawas internal dari tiap-tiap kopdes. Dengan demikian, akan ada 240.000 pengawas untuk 80.000 koperasi.

Apabila tidak segera dilakukan pengawasan khusus oleh pengawas internal, Menkop menduga akan terjadi masalah. Hal ini mengingat dana dalam jumlah besar akan disalurkan.

Herbert menambahkan, Menkop juga berpesan agar pelatihan khusus ini dilakukan secara serentak di tahun ini. Hal ini juga demi meminimalisir adanya kebocoran anggaran, apalagi mengingat jumlah kopdes yang sangat masif mencapai 80.000.

"Kalau tahun ini 100 orang, tahun depan 100 orang, 1.000-nya itu dicolong, fraud. Jadi tahun ini serentak 80.000 (koperasi) supaya segera meminimalisir seluruh ruangnya agar tidak jadi fraud," ujar dia.

Pelatihan akan digelar mulai bulan Agustus sd akhir tahun 2025. Herbert menjabarkan, pelatihan ini akan terbagi ke dalam 10 batch, di mana setiap batch akan dijalankan selama 5 hari atau sekitar 25-30 jam pelajaran, dengan modul pembelajaran sebanyak 10 modul.

Herbert mengatakan, nantinya pengawas akan melaksanakan paket-paket pelatihan khusus. "Paket-paket pelatihan itu judulnya adalah dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko," kata Herbert.

Diperkirakan, anggaran yang dibutuhkan untuk pelatihan per orangnya mencapai Rp 5 juta. Dengan demikian, apabila dikalikan 240.000 orang, total anggaran yang diperlukan minimal sebesar Rp 1,2 triliun. Anggaran akan digunakan untuk mendukung berbagai keperluan pelatihan lainnya, termasuk konsumsi peserta hingga membayar pelatih.

"Dia dilatih, misalnya yang dilatih mengenai bagaimana bagaimana dia dilatih atau mengenali anti pencucian uang misalnya. Karena ini sangat berpotensi terjadi pencucian uang di situ. Karena itu juga harus kita patuhi kan kepatuhan prinsip. Juga transparansi, akuntabilitas laporan keuangan, itu kan mereka harus mempelajari dasar-dasarnya," terangnya.

Simak juga video: Prabowo Dorong Kopdes Percepat Ekonomi dan Sejahterakan Desa

(acd/acd)