BUMN Karya Disarankan Lihat Peluang Pasar Infrastruktur di Dalam dan Luar Negeri

IDXChannel - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor karya disarankan untuk melihat peluang pasar infrastruktur di dalam atau luar negeri. Langkah ini diperlukan jika Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberi sebagian proyek pembangunan kepada perusahaan swasta.

Prabowo memang memberikan karpet merah bagi perusahaan swasta agar bisa ambil bagian dalam pengerjaan proyek strategi nasional (PSN), terutama di bidang infrastruktur.

Rencana tersebut disampaikan Kepala Negara saat penutupan Munas Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan, perseroan negara harus mencari dan masuk dalam proyek infrastruktur dengan skema business to business (B2B), di luar penugasan pemerintah.

Aksi korporasi ini dapat dikerjakan di dalam dan luar negeri. Artinya, perusahaan seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, hingga PTPP (Persero) Tbk, bisa melirik pasar baru. 

“Nah dengan kebijakan itu (sebagian proyek diberikan ke swasta) memang ada plus minus-nya. Bagi BUMN, katakanlah anggaran yang berkurang, maka harus mencari prospek proyek infrastruktur mana yang kemudian dia bisa masuk, baik di dalam negeri maupun di luar,” ujar Tauhid kepada IDXChannel.com, Minggu (19/1/2025).

Rencana pengalihan separuh PSN kepada swasta membuat pasar infrastruktur BUMN menjadi berkurang, sehingga perseroan disarankan menerapkan B2B. 

“Ya kalau di dalam negeri berarti katakanlah tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah, kalau tidak dapat dukungan artinya dia B2B, tapi kalau dari pemerintah kan banyak yang penugasan,” kata dia. 

“Tapi positifnya BUMN harus kreatif mencari peluang lain di dalam maupun di luar supaya tidak bergantung ke pemerintah,” ujar dia.

Senada, Associate Director BUMN Research UI Toto Pranoto menilai, pembangunan infrastruktur, terurama proyek strategi nasional (PSN), tidak harus bertumpu pada perseroan negara saja, sehingga separuh PSN dapat digarap oleh swasta.

Menurut dia, kebijakan tersebut lebih mempercepat pembangunan proyek dan mengurangi beban BUMN, yang sering menerima penugasan pemerintah, namun berujung pada tekanan arus kas alias cash flow.

Bahkan, besarnya utang BUMN lantaran membangun dan mengembangkan sejumlah proyek strategis. Instrumen utang kerap menjadi andalan perseroan ketika mengerjakan proyek, selain penyertaan modal negara (PMN).

“Ya saya pikir ini langkah bagus. Artinya beban pembangunan infrastruktur tidak seluruhnya bertumpu pada BUMN. Karena hal ini menyebabkan beban hutang yang sangat tinggi pada hampir seluruh BUMN karya,” kata Toto saat dikonfirmasi.

Ihwal portofolio BUMN karya bisa menurun imbas pengalihan proyek negara kepada swasta, Toto menilai hal ini dapat diatasi dengan kerja sama. Artinya kedua entitas bisa berkolaborasi lewat skema investasi yang menarik.

“Melihat besarnya project infrastruktur negara, maka tidak mungkin juga hanya dikerjakan satu pihak. Maka swasta bisa jadi partner BUMN dalam pekerjaan infrastruktur tersebut,” tuturnya. 

(kunthi fahmar sandy