Buka Sidang Paripurna, Dasco Singgung Gejolak Ekonomi Global-Tarif Trump

Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membuka Sidang Paripurna DPR RI ke-17 Mas Persidangan III Tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung tentang kondisi perekonomian global yang bergejolak hingga kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dasco mengatakan, gejolak perekonomian global menjadi satu tantangan yang saat ini harus dihadapi Indonesia. Hal ini didorong oleh perang tarif dagang yang berkelanjutan hingga konflik geopolitik yang masih tinggi.

"Ini dapat berdampak pada kondisi dalam negeri, baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal tersebut semakin membutuhkan kebijakan negara untuk dapat melindungi kehidupan rakyat, menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan," kata Dasco dalam sambutannya di Gedung Parlemen RI, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Selain itu, ia juga mewanti-wanti akan potensi guncangan pada rantai pasok global nilai tukar dolar AS, hingga risiko perlambatan perekonomian global akibat dari penerapan tarif resiprokal Trump ke banyak negara. Indonesia sendiri terkena penyesuaian tarif impor menjadi 32%.

"Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar. Kita tidak bisa mengubah kebijakan tarif resiprokal AS, tetapi kita bisa menguatkan fondasi ekonomi kita sendiri," ujarnya.

Atas kondisi ini, Dasco menyoroti pentingnya peran sejumlah kebijakan baru pemerintah dalam merespons tantangan tersebut. Ia juga berpesan agar kebijakan-kebijakan yang memperkuat fundamental perekonomian juga harus segera dilakukan, mengingat dinamika perang dagang ini tidak akan selesai dalam waktu singkat.

Ia memastikan, DPR melalui tugas dan fungsi konstitusionalnya akan ikut memperkuat kebijakan negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintah negara. Hal ini untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.

"DPR RI akan mendukung langkah pemerintah dalam memitigasi berbagai dampak dan risiko yang akan dihadapi serta mendukung kebijakan perekonomian yang dapat menjaga kepentingan rakyat dan negara," ujar Dasco.

(acd/acd)