Berani Tolak Perintah Trump, Harvard Terancam Kena Sanksi Lagi

Jakarta -

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mencabut status bebas pajak Harvard setelah universitas itu menolak tuntutan pemerintahannya terkait penanganan aktivitas demonstrasi pro-Palestina. Di luar itu Trump juga menuntut pihak universitas meminta maaf atas penolakan terhadap tuntutan tersebut.

Ancaman itu muncul setelah pemerintahan Trump membekukan US$ 2,3 miliar atau Rp 38,64 triliun (kurs Rp 16.803) dana hibah federal untuk Harvard. Selain itu dirinya juga menuntut permintaan maaf atas penolakan yang sempat mereka lakukan.

Melansir Reuters, Rabu (16/4/2025), sebelumnya pemerintahan Trump telah menegur ratusan universitas yang berada di AS atas penanganan terhadap gerakan protes mahasiswa pro-Palestina pada 2024 lalu imbas serangan Hamas di Israel dan serangan Israel berikutnya di Gaza.

Trump menyebut gerakan protes tersebut adalah tindakan anti-Amerika dan antisemit, menuduh ratusan universitas tersebut turut menyebarkan Marxisme dan ideologi 'kiri radikal'. Dengan alasan inilah ia kemudian berjanji untuk mengakhiri hibah dan kontrak multi tahun federal kepada perguruan tinggi yang tidak menyetujui tuntutan pemerintahannya.

Terakhir, Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial pada Selasa (15/4) kemarin bahwa saat ini dirinya sedang mempertimbangkan apakah akan mengakhiri status bebas pajak Harvard jika terus menolak tuntutan pemerintahannya dan mendorong pembelajaran yang bersifat 'politis, ideologis, dan mendukung teroris'.

Namun ia tidak mengatakan langkah apa yang akan dilakukan untuk menghapus status bebas pajak Harvard.

Trump Ingin Harvard Minta Maaf

Selain mengancam akan mencabut status bebas pajak, Trump juga menuntut Harvard untuk meminta maaf karena menolak tuntutannya terkait tindakan penanganan aktivitas demonstrasi pro-Palestina di perguruan tinggi.

Melansir BBC, tuntutan permintaan maaf ini disampaikan langsung oleh Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt dalam sebuah konferensi pers pada Selasa (15/4), tidak lama Trump mengancam akan mencabut status bebas pajak Harvard.

Karena dari sudut pandang pemerintahan Trump, tuntutan yang diajukan ke Harvard sebelumnya merupakan upaya pencegahan atas tindakan antisemitisme terhadap mahasiswa Yahudi Amerika. Sehingga saat pihak universitas menolak tuntutan tersebut, maka mereka dianggap turut mendukung tindakan antisemitisme di perguruan tinggi.

"Pertama terkait masalah Harvard, Bapak Presiden dengan tegas mengatakan mereka harus mengikuti kebijakan federal. Dia juga ingin melihat Harvard meminta maaf, dan Harvard harus meminta maaf," kata Leavitt dalam video konferensi pers di Gedung Putih seperti dilihat dari BBC.

(igo/fdl)