Pemerintah Mau Pangkas Perjalanan Dinas PNS, Bisnis Hotel Dikhawatirkan Terdampak

IDXChannel - Rencana pemerintah untuk memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga mendapat perhatian dari pengusaha hotel. 

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, khawatir kebijakan tersebut akan memengaruhi kelangsungan bisnis hotel di daerah-daerah.

Hariyadi menuturkan, situasi ini sebenarnya pernah terjadi pada masa pemerintahan awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 2015. Dengan adanya kebijakan penekanan anggaran perjalanan dinas kala itu, bisnis perhotelan menjadi kelam selama tiga bulan.

"Kita pernah mengalami hal yang seperti ini di 2015 awal. Waktu itu pemerintah baru, Pak Jokowi, waktu itu kita sempat mengalami (kesusahan) tiga bulan. Jadi Januari sampai Maret waktu itu kita mengalami situasi yang sangat dalam sekali impact-nya waktu itu," ujar Hariyadi dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Dia pun mengusulkan pemangkasan anggaran terkait perjalanan dinas dikaji ulang oleh Pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Menurutnya, anggaran perjalanan dinas sebenarnya menjadi stimulus untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah.
Apalagi, bisnis perhotelan dan restoran memiliki mata rantai yang sangat luas, mulai dari vendor yang bergerak di sektor peternakan dan pertanian yang memasok kebutuhan pangan hingga UMKM di sektor amenities.

"Perjalanan dinas dan akomodasi ini sebetulnya juga berfungsi sebagai stimulus. Jadi bukan hanya spending, tapi memang itu dirasakan di daerah itu menjadi stimulus. Nah satu lagi yang juga terdampak itu selain pelaku usaha, juga UMKM, juga pemerintah daerah," ujar Hariyadi.

Halaman : 1 2