Menhub Tak Mau Ikut Campur soal Kabar Merger Grab-GoTo

Jakarta -

Perusahaan jasa transportasi asal Malaysia Grab ramai diisukan bakal mengakuisisi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Namun, kabar tersebut menuai kontra dari sejumlah pihak karena dikhawatirkan akan menimbulkan monopoli di sektor jasa layanan transportasi digital.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi enggan mencampuri kepentingan bisnis Grab dan GOTO seiring dengan isu akuisisi. Menurutnya, kebenaran isu tersebut berada di luar kapasitasnya di sektor perhubungan.

"Dua-duanya ada yang ngatur berkaitan dengan akuisisi. Jadi saya tidak mau ngatur yang bukan wilayah saya untuk mengatur," ujar Dudy saat ditemui wartawan di Aroem Resto & Cafe, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Namun begitu, Dudy meyakini isu akuisisi Grab dan GOTO akan berdampak ke masyarakat. Namun, ia menegaskan hal tersebut masuk ke dalam domain bidang perekonomian.

"Yang paling penting adalah kita perlu menjaga bahwa apapun transaksi bisnis itu, itu kan mereka yang mereka ini kan adalah masyarakat. Jadi dari transaksi ini yang paling penting dilihat adalah dampaknya terhadap masyarakat," jelasnya.

Diketahui, Grab merupakan perusahaan layanan jasa transportasi digital yang terdaftar di Bursa NASDAQ, New York, Amerika Serikat. Sementara GOTO, terdaftar sebagai anggota di perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Mengutip laporan Reuters, Grab sedang berupaya mengakuisisi GOTO sebagai perusahaan pesaingnya. Sumber yang mengetahui kabar itu menyebut proses transaksi akan rampung pada kuartal II-2025.

Grab yang berkantor pusat di Singapura telah menyewa penasehat untuk mengeksekusi kesepakatan tersebut. Grab dikabarkan akan membeli bisnis GOTO senilai US$ 7 miliar atau setara Rp 114,8 triliun (kurs Rp 16.400).

Kabar merger Grab dan GOTO pun dikhawatirkan akan mengorbankan konsumen di Indonesia. Pasalnya, konsumen tidak memiliki pilihan lain jika merger tersebut terealisasi lantaran kedua perusahaan memiliki layanan yang serupa.

Direktur Segara Institute Piter Abdullah menilai, konsolidasi di industri digital perlu memperhatikan keseimbangan antara pemain lokal dan asing. Menurutnya, dari empat pemain besar di sektor ini, hanya satu yang berasal dari dalam negeri.

Ia juga mengingatkan, penggabungan antara dua perusahaan dalam sektor yang sama bisa memunculkan dominasi pasar, sehingga pengawasan dari otoritas perlu diperkuat. "Merger seperti ini bukan hal baru. Tapi karena dua perusahaan ini berada dalam industri dan segmen yang serupa, penting bagi pemerintah untuk mengkaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha lain maupun konsumen," kata Piter saat dihubungi, Jumat (9/5/2025).

(rrd/rrd)