.png)
1 month ago
25
3 skenario masa depan Suriah
JAKARTA - Berakhirnya pemerintahan brutal keluarga Assad selama puluhan tahun di Suriah, menyusul operasi militer pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS), telah menimbulkan pertanyaan soal masa depan negara tersebut.
Pemimpin HTS, Abu Mohammed al-Jolani, berjanji untuk menyatukan Suriah, tetapi masih belum pasti apakah ia dapat mencapai tujuan ini.
Geir Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah, menekankan perlunya kerja sama di antara semua kelompok di Suriah.
"Secara umum, kami telah melihat pernyataan yang meyakinkan dari HTS dan kelompok bersenjata lainnya," kata Pedersen, melansir BBC, Sabtu (14/12/2024).
Walaupun ia mengaku mencatat ada masalah "mengenai hukum dan ketertiban" di Suriah.
Mengingat situasi yang berubah dengan cepat, sulit untuk memprediksi masa depan Suriah.
Para ahli menguraikan tiga skenario terkait masa depan Suriah.
1. Suriah yang bersatu
Dalam skenario terbaik, HTS akan bekerja sama dengan entitas-entitas politik sipil lainnya guna memerintah Suriah secara bertanggung jawab.
Suriah bisa menempuh rekonsiliasi nasional pascaperang sehingga terhindar dari siklus balas dendam dan penjarahan seperti yang terlihat di negara-negara tetangga.
Sejauh ini, Jolani telah menyerukan persatuan dan rasa saling menghormati di antara berbagai kelompok di Suriah.
Namun, banyak kelompok di Suriah memiliki agenda berbeda.
"Pada kenyataannya, saat ini Suriah berada dalam posisi yang tidak diketahui. HTS telah menempatkan diri mereka untuk membuka transisi damai di Suriah, tetapi situasinya sangat tidak stabil," kata seorang profesor hubungan internasional dan pakar Timur Tengah di Universitas Queen Mary, Inggris, Christopher Phillips.
Di bagian selatan Suriah, terdapat suku-suku yang tidak mengakui otoritas keluarga Assad dan kecil kemungkinan mereka tunduk pada pemerintahan baru di Damaskus.
Di bagian timur, masih ada sisa-sisa kelompok ISIS yang terus menimbulkan ancaman dan memicu serangan udara AS.
Di bagian timur laut Suriah, kelompok-kelompok pimpinan suku Kurdi yang didukung oleh Amerika Serikat menguasai sebagian wilayah tersebut.
Faksi-faksi ini juga telah bertempur melawan kelompok pemberontak sokongan Turki di wilayah utara Suriah selama bertahun-tahun. Bahkan, pertempuran masih terjadi di wilayah-wilayah tersebut.
Selain kelompok-kelompok di dalam negeri, ada pula sejumlah kelompok oposisi dan blok politik yang telah terbentuk di luar Suriah sejak 2011.
Masih belum jelas apakah tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok ini akan kembali ke Suriah dan menjadi bagian dari proses transisi politik.
seorang profesor di Universitas Lausanne di Swiss, Joseph Daher, mengatakan prospek pemerintahan bersatu di Suriah masih belum pasti.
"Dalam skenario terbaik, akan ada pemilihan umum yang bebas, pembagian kekuasaan dan desentralisasi, yang mengarah pada kekuasaan yang lebih bersatu. Namun, ini masih harus dilihat."
Daher, bersama para ahli lainnya, menganggap skenario ini tidak mungkin. Dia justru menyoroti kontradiksi dalam pengumuman pertama Jolani untuk khalayak umum.
"Jolani pertama-tama menyatakan bahwa perdana menteri rezim sebelumnya akan mengawasi transisi. Setelah itu, ia mencalonkan perdana menteri Pemerintahan Keselamatan Nasional (Mohammed al-Bashir)—pemerintahan di Idlib yang tunduk di bawah otoritas HTS."
