JAKARTA, iNews.id - Tambang ilegal, masalah serius yang tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga berdampak negatif pada ekonomi dan sosial. Salah satu aspek yang memperburuk situasi ini, keterlibatan oknum aparat dalam praktik tambang ilegal.
Keterlibatan aparat dalam tambang ilegal sering kali terjadi melalui berbagai modus operandi. Mereka memberikan perlindungan kepada pelaku tambang ilegal, menerima suap, bahkan memiliki kepentingan finansial dalam tambang tersebut.
Baca Juga
AKP Dadang Iskandar Tembaki Rumah Dinas Kapolres Solok Selatan, 7 Peluru Tembus Kaca Kamar
Praktik ini menciptakan konflik kepentingan serius dan menghambat penegakan hukum yang seharusnya melindungi lingkungan dan masyarakat.
Salah satu kasus terhangat mengenai penembakan yang melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar.
Baca Juga
AKP Dadang Umbar Tembakan ke Rumah Dinas Kapolres Solok Selatan, 6 Selongsong Ditemukan
Penembakan ini diduga terkait penindakan tambang ilegal galian C di wilayah tersebut. AKP Dadang Iskandar diduga tidak senang dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan terhadap rekanannya pelaku tambang ilegal.
Penegakan hukum terhadap tambang ilegal dan keterlibatan aparat sering kali terhambat oleh korupsi dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Aparat yang seharusnya menindak pelaku tambang ilegal mungkin justru melindungi mereka.
Baca Juga
Terungkap Motif Penembakan AKP Ryanto Ulil Anshar, Terkait Tambang Ilegal
Negara seakan tidak berdaya mengatasinya. Nyali para pejabat terkait jadi taruhan dalam mengungkap bisnis ilegal penguasa, pengusaha serta penegak hukum pelaku kejahatan lingkungan ini.
Editor: Kurnia Illahi