JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku ruang gerak anggaran di 2025 cukup terbatas. Hanya sekitar 4% yang bisa digunakan untuk membangun proyek baru. Sisanya atau 90% lebih untuk menyelesaikan pembayaran proyek-proyek yang telah terkontrak sebelumnya.
"Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum ini, 90% lebih anggaran kita ini sudah komited sekian lama (kontrak), jadi sekarang itu tinggal bayar, tinggal menyelesaikan, gitu-gitu doang," kata Dody di Kementerian PU, Senin (18/11/2024).
Adapun anggaran Kementerian PU sudah disahkan sebesar Rp116,23 triliun untuk tahun 2025. Akan tetapi hanya 4% atau sekitar Rp4,64 triliun yang bisa digunakan untuk membangun proyek baru, sedangkan sisanya untuk membayar proyek-proyek yang sudah dibangun pada Pemerintah Presiden ke- 7 Joko Widodo.
Sebagai contoh, program pembangunan 61 bendungan selama pemerintahan Joko Widodo, hingga 2024 saat ini target tersebut baru terealisasi sebanyak 50 bendungan. Sehingga masih ada sisa 11 bendungan lagi yang tengah dikejar progres penyelesaiannya.
"Kalau yang free, atau bisa digunakan paling sekitar 4%, dari total yang sudah diberikan negara kepada kita tahun 2025, jadi jangan berpikir, oh anggaran kita besar, tidak juga, sudah selesai semua itu," tambahnya.
Dody menjelaskan, dengan keterbatasan anggaran untuk melakukan ekspansi pembangunan itu atas perintah Presiden Prabowo untuk menunda terlebih dahulu pembangunan infrastruktur-infrastruktur baru pada tahun 2025.
"Anggaran itu sudah diketok tahun 2024, sebenarnya kita tahun 2025 hanya tinggal bekerja saja, arahan pak Presiden begitu, sehingga anggaran yang terkait infrastruktur sementara, di pindang dulu, kami mesti berdiskusi ulang, Bappenas, Keuangan, pertanian, pendidikan, dan lainnya," kata Dody.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari