Rencana Demo Grab, Begini Penjelasan Serikat Pekerja Ojol

IDXChannel - Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menyampaikan keberatan atas program layanan Grab Hemat yang dinilai berdampak pada penurunan penghasilan mitra pengemudi. Rencana aksi unjuk rasa pun tengah dipersiapkan untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional (KON), Andi Kristiyanto, menjelaskan, aksi penolakan yang terjadi di sejumlah daerah merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem yang dinilai tidak adil.

“Kami berpandangan bahwa kita sebagai Mitra Pengemudi Ojek Online harus terus melakukan perlawanan dengan cara menyerukan agar program layanan Grab Hemat ini dihapuskan. Karena tidak menutup kemungkinan apabila layanan yang dinilai sangat merugikan Mitra Pengemudi ini menjadi inspirasi dan diikuti oleh aplikator lain di kemudian hari,” ujar Andi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (21/4/2025).

Skema potongan dalam layanan Grab Hemat berkisar dari Rp3.000 hingga Rp20.000 per hari, tergantung jumlah orderan yang diselesaikan. Menurut Andi, besaran potongan tersebut menjadi beban tambahan yang cukup signifikan bagi pengemudi.

Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa skema tersebut berkaitan dengan pemberian Bantuan Hari Raya (BHR) yang sebelumnya direalisasikan oleh beberapa perusahaan aplikasi atas dorongan pemerintah.

Pihak Grab sebelumnya menjelaskan, layanan Grab Hemat bersifat opsional dan merupakan program tambahan yang memungkinkan mitra pengemudi untuk memperoleh akses ke layanan GrabBike Hemat. Namun, menurut KON, dalam praktiknya terdapat kecenderungan bahwa mitra yang tidak mengikuti program tersebut mendapatkan lebih sedikit order.

Saat ini, Koalisi Ojol Nasional tengah mempersiapkan langkah lanjutan, termasuk menggelar aksi damai dan menjalin komunikasi dengan pihak legislatif melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh DPR RI.

Andi berharap pemerintah dapat turun tangan untuk mengevaluasi program layanan yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan mitra pengemudi.

“Walaupun, kita tahu bahwa bisnis ini bersifat B2B [business-to-business] di mana pemerintah tidak dapat mengintervensi penuh program bisnis yang akan dibuat oleh perusahaan Aplikator. Namun, kami yakin pemerintah dapat mendesak perusahaan aplikator khususnya GRAB untuk menghentikan program layanan yang dinilai merugikan mitra pengemudi online,” demikian kata Andi.

Koalisi juga optimistis bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan memperhatikan aspirasi para mitra pengemudi dan memastikan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan aplikasi, pengemudi, dan negara. (Aldo Fernando)