Puncak Emisi Energi Indonesia Diproyeksikan Terjadi pada 2038

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Indonesia belum akan mencapai puncak emisi pada 2035 sebagaimana tercantum dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC). Hanif menambahkan, berdasarkan skenario Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sektor energi baru diproyeksikan mencapai puncak emisi pada 2038.  

“Di tahun 2035 kita belum sampai ke puncak emisi, terutama dari sektor energi. Namun, angka emisi total sudah kita tarik ke bawah melalui penguatan sektor penyerapan, yaitu FOLU,” kata Hanif di sela Plastic, Climate and Biodiversity Forum, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).  

Ia menjelaskan sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) ditargetkan mampu menyerap hingga 206 juta ton karbon dioksida (CO2) pada 2035. Target tersebut dapat dicapai apabila kegiatan reforestasi dilakukan lebih besar dari deforestasi, dengan luasan rehabilitasi hutan mencapai lebih dari 12 juta hektare. “Jadi ini angka yang sangat ambisius yang harus ditempuh,” ujarnya.  

Hanif menegaskan upaya mencapai target FOLU Net Sink 2035 membutuhkan pembiayaan besar. Pemerintah telah melakukan kerja sama dengan berbagai skema pasar karbon sukarela dan memperkuat landasan hukumnya melalui Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2025.  

“Kita wajib menjaga integritas dan kredibilitasnya. Jangan sampai kebebasan yang dilahirkan dari Perpres 110 disalahartikan dan digunakan untuk kecurangan,” kata Hanif.

Ia menambahkan, safeguard atau instrumen pengaman tengah disiapkan bersama Kejaksaan Agung untuk mencegah potensi penyelewengan di pasar karbon.  

Namun, Hanif mengakui hingga kini Indonesia belum memiliki mekanisme safeguard yang lengkap. Ia berharap regulasi tersebut dapat segera diselesaikan agar pasar karbon dapat beroperasi secara transparan.

“Jadi penting kita bersama-sama menjaga untuk integritas karbon kita. Tanpa itu semua maka keunggulan komparatif kita benar-benar tidak ada harganya,” ujarnya.  

Hanif juga menyoroti rendahnya nilai ekonomi karbon. Saat ini, harga karbon Indonesia hanya sekitar 5 dolar AS per ton CO2 ekuivalen.

Lebih lanjut, Hanif menyebut Second NDC telah memuat skenario transisi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, konservasi energi, dan kendaraan listrik. Rencana detailnya akan dijabarkan dalam peta jalan (roadmap) yang sedang disusun lintas kementerian.  

“Langkah-langkah dari sektor energi, IPPU, pertanian, dan FOLU sudah ada dalam Second NDC. Roadmap-nya nanti akan mempercepat akselerasi supaya tidak ada kesenjangan,” kata Hanif.