BANDUNG, iNews.id – Ribuan buruh se-Jawa Barat turun ke jalan menolak keras rencana kenaikan tunjangan anggota DPR. Mereka menilai kebijakan tersebut ironis di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat Dadan Sugiana menegaskan, buruh bersama KSPPB Partai Buruh sudah menyatakan sikap tegas.

Baca Juga
Polisi Tangkap 48 Pelajar di Cikarang Hendak Ikut Demo Buruh, Terprovokasi Medsos
"Ya, tentu saja kami sangat menolak. Apalagi sudah disampaikan di beberapa media, Partai Buruh sangat kecewa dengan kenaikan tunjangan dan lain-lain di tengah penderitaan rakyat," ujar di sela aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (28/8/2025).
Dadan menyebut, penolakan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Baca Juga
Buruh di Jabar Demo Kepung Gedung Sate, Polisi Antisipasi Kelompok Penyusup
Selain menolak kenaikan tunjangan DPR, para buruh juga menyuarakan enam tuntutan utama.
1. Hapus outsourcing dan tolak upah murah.
2. Kenaikan UMK di Jawa Barat sebesar 8,5%–10,5%.
3. Segera sahkan UU Ketenagakerjaan Baru tanpa sisipan UU Omnibus Law.
4. Naikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dari Rp4,9 juta menjadi Rp7,5 juta.
5. Mendesak kejelasan UU Perampasan Aset.
6. Revisi UU Pemilu sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga
Demo Buruh di Depan DPR Bubar, Sempat Ricuh gegara Copet
"Yang pertama, tuntutan kami adalah, sebagaimana statemen Presiden Prabowo bahwa hapus outsourcing dan tolak upah murah," kata Dadan.
Menurut Dadan, kenaikan PTKP sangat penting bagi buruh untuk menjaga daya beli.

Baca Juga
276 Pelajar Diamankan gegara Mau Ikut Demo Buruh di DPR, Ada yang Bawa Busur Panah!
Editor: Donald Karouw