.png)
1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BATAM, – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, mengusulkan agar kapal-kapal asing hasil sitaan tidak ditenggelamkan, melainkan dihibahkan kepada nelayan di Kawasan Transmigrasi Tanjung Banon, Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Usulan ini telah disampaikan kepada jajaran terkait, termasuk Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam.
Menurut Viva, di Barelang, Kota Batam, Senin, sebagian kapal asing sitaan dari Vietnam telah mendapatkan keputusan inkrah dari pengadilan, sehingga memungkinkan untuk dihibahkan sesuai prosedur yang berlaku. "Ini sebagian sudah ada keputusan inkrah dari pengadilan dan keputusan inkrah ini kan wewenang dari Kejaksaan, nanti kita minta kalau memang nelayan membutuhkan kapal," ujar Viva.
Viva menekankan perlunya pertimbangan matang sebelum kapal-kapal tersebut diserahkan kepada nelayan transmigran. Kapal-kapal tersebut berukuran besar, antara 200 hingga 250 gross tonnage (GT), yang memerlukan bahan bakar dan pengalaman melaut yang memadai, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM).
"Kalau memang siap, nanti saya pribadi akan mengawal proses untuk dapat dihibahkan kepada nelayan di Rempang. Untuk mengelola kapal besar ini memang tidak mudah. Namun, jika mereka siap, apalagi nanti bisa diberikan misalnya kepada Koperasi Desa Merah Putih, itu bisa menjadi sebuah unit usaha baru di kawasan transmigrasi," tambahnya.
Kepala PSDKP Batam, Samuel Sandi, menjelaskan bahwa di Batam terdapat tujuh kapal asing yang berstatus sitaan. Dua kapal asal Vietnam telah dilelang, empat kapal Vietnam lainnya masih tersimpan sebagai barang bukti, dan satu kapal Malaysia menunggu eksekusi kejaksaan. Jadi, saat ini ada lima kapal sitaan.
"Sekarang tujuh kapal sitaan. Yang sudah dilelang kemarin ada dua, masih ada empat kapal Vietnam, dan satu kapal Malaysia sudah inkrah, mungkin tinggal tunggu eksekusi dari Jaksa," kata Sandi. Menurutnya, proses hibah akan membutuhkan persetujuan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan serta permohonan resmi dari pemerintah daerah atau instansi terkait.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
