.png)
1 month ago
23
PM Korsel yang bertindak sebagai Pj Presiden menelepon Joe Biden untuk pastikan aliansi AS-Korsel serta menenangkan pasar keuangan usai pemakzulan Yoon Suk Yeol
PM Korsel Telepon Joe Biden untuk Tenangkan Pasar Keuangan Usai Pemakzulan Yoon Suk Yeol. (Foto: Yonhap)
IDXChannel – Perdana Menteri (PM) Korea Selatan Han Duck-soo langsung bergerak untuk meyakinkan sekutu, Amerika Serikat (AS), usai ditunjuk sebagai Pejabat (Pj) Presiden. Langkah tersebut sekaligus upaya untuk menenangkan pasar keuangan usia pemakzulan Yoon Suk Yeol.
Untuk meyakinkan sekutu Korsel dan menenangkan pasar keuangan, Han Duck-soo pada Minggu (15/12/2024) berbicara dengan Presiden AS Joe Biden melalui sambungan telepon.
"Korea Selatan akan menjalankan kebijakan luar negeri dan keamanannya tanpa gangguan dan berusaha untuk memastikan aliansi Korea Selatan-AS dipertahankan dan dikembangkan dengan mantap," kata Han dalam pernyataan resmi seperti dilansir dari CNA, Minggu (15/12/2024).
Sementara itu, Gedung Putih menyatakan: “Presiden AS menyampaikan apresiasinya atas ketahanan demokrasi dan supremasi hukum di Korsel dan menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat kepada rakyat Korsel.”
Dalam upaya lebih lanjut untuk menstabilkan kepemimpinan negara itu, partai oposisi utama mengumumkan tidak akan berusaha untuk memakzulkan Han karena keterlibatannya dalam keputusan darurat militer yang diterbitkan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol pada 3 Desember 2024 lalu.
"Mengingat perdana menteri telah dikonfirmasi sebagai penjabat presiden dan mempertimbangkan bahwa pemakzulan yang berlebihan dapat menyebabkan kebingungan dalam pemerintahan nasional, kami telah memutuskan untuk tidak melanjutkan prosedur pemakzulan," kata pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung kepada wartawan.
Dampak Terhadap Ekonomi Korsel
Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah akan mencopot atau mengembalikan jabatan Yoon. Jika dia dicopot atau mengundurkan diri, pemilihan presiden baru akan diadakan dalam waktu 60 hari.
"Selama kurun waktu tersebut birokrasi profesional Korea yang sangat kompeten dapat diandalkan untuk menjaga kebijakan luar negeri negara tersebut tetap berjalan, tetapi mereka akan kesulitan memberikan arahan yang jelas," kata eks duta besar New Zealand untuk Korsel, Philip Turner.
