Pengusaha Minta Pemerintah Libatkan UMKM dalam Program Danantara

IDXChannel - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) mendorong pemerintah libatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program Danantara dan implementasi Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba). 

Ketua Umum HIPMI Jaya, Ryan Haroen mengatakan kedua kebijakan ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Sehingga, keberadaan UMKM harus menjadi bagian integral dari implementasi kebijakan tersebut. 

"Danantara sebagai instrumen investasi negara harus memberikan peluang bagi UMKM agar mereka dapat tumbuh dan berkontribusi dalam perekonomian nasional. UMKM bukan sekadar sektor pendukung, tetapi bagian penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (26/2/2025).

Ryan menegaskan bahwa Danantara tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga harus membuka akses bagi UMKM untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis. Ia mengusulkan agar pemerintah membuka skema pembiayaan yang lebih mudah serta mendorong kemitraan antara investor besar dan UMKM di berbagai sektor seperti manufaktur, teknologi, dan infrastruktur.

"Jika skema pendanaan dan dukungan teknis bagi UMKM dioptimalkan, maka mereka bisa berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek yang dikelola oleh Danantara. Ini akan memperkuat ekosistem bisnis nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal," kata Ryan.

Selain Danantara, Ryan juga menyoroti RUU Minerba yang baru disahkan dan dampaknya terhadap UMKM. Menurutnya, regulasi baru ini merupakan langkah maju karena memungkinkan UMKM memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang sebelumnya hanya didominasi oleh perusahaan besar.

"Disahkannya RUU Minerba adalah bentuk keberpihakan negara terhadap pengusaha kecil. Kini UMKM memiliki peluang untuk terlibat langsung dalam sektor pertambangan, sesuatu yang sebelumnya sulit mereka akses," jelas Ryan.

Namun, ia menegaskan bahwa implementasi regulasi ini harus dilakukan secara transparan dan tidak birokratis agar benar-benar bermanfaat bagi UMKM. Pemerintah perlu memastikan adanya skema pembiayaan dan pelatihan yang memadai untuk mendukung UMKM yang ingin masuk ke sektor pertambangan.

Ryan Haroen menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, investor besar, dan UMKM untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berdaya saing. Menurutnya, kebijakan ekonomi yang inklusif akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Jangan sampai ada kesenjangan antara pengusaha besar dan UMKM. Kita harus membangun ekosistem bisnis yang saling mendukung. Jika UMKM berkembang, maka ekonomi nasional juga akan semakin kuat," pungkasnya.

(Ferdi Rantug)