Pemerintah Diminta Sediakan Insentif buat Proyek Hilirisasi Batu Bara

Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah untuk memberikan berbagai insentif dalam proyek hilirisasi batu bara. Insentif ini perlu untuk mengakselerasi hilirisasi dalam negeri.

Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana menyebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu turun tangan. Bahkan menurutnya, pemerintah juga perlu menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal.

Dewi menyebut, pemerintah perlu memberikan dukungan lainnya seperti pembebasan pajak, kemudahan perizinan, hingga skema off-taker untuk menjamin kepastian pasar. Menurutnya, hilirisasi batu bara tidak hanya untuk transformasi ekonomi. Melainkan juga menjaga ketahanan energi dalam negeri.

"Hilirisasi ini bukan semata proyek ekonomi, tapi bagian dari agenda besar menciptakan ekonomi yang mandiri dan berdaulat," ujar Dewi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/5/2025).

Namun, ia mengingatkan, upaya ini akan menghadapi tantangan besar seperti kebutuhan investasi tinggi, ketergantungan teknologi asing, serta ketidakpastian harga pasar produk hilir dibandingkan batubara mentah.

Karenanya, ia mendorong kolaborasi erat antara pemerintah, BUMN, dan swasta agar transformasi ini berjalan konsisten dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian ESDM, tercatat ekspor batu bara Indonesia sebesar 433,17 juta ton dari total penjualan sebesar 811,01 juta ton sepanjang tahun 2024.

Karenanya, Dewi menilai hilirisasi batu bara menjadi langkah strategis untuk ekonomi dan ketahanan energi Indonesia yang lebih berdaulat. Pasalnya saat ini, Indonesia dinilai terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah, padahal potensi batu bara sangat besar untuk diolah menjadi produk bernilai tinggi.

Ia menjelaskan, batu bara Indonesia dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan gas melalui hilirisasi menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG impor, seperti yang tengah dijalankan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di Tanjung Enim.

Selain itu, PTBA dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) juga telah menginisiasi pengembangan Substitute Natural Gas (SNG) atau gas alam sintetis melalui hilirisasi batu bara.

Dewi juga menyebut batu bara dapat diolah menjadi bahan baku industri penting lainnya seperti metanol dan urea untuk sektor petrokimia dan pupuk. Menurutnya, diversifikasi produk hilirisasi seperti briket, karbon aktif, hingga grafit sintetis juga dapat dikembangkan untuk mendukung berbagai industri termasuk industri baterai kendaraan listrik.

Simak juga video "Pemerintah Beri Rp 265,6 T untuk Insentif PPN Bahan Pokok-Pendidikan" di sini:

(kil/kil)