.png)
3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) Erick Thohir menegaskan bahwa Komite Olimpiade Internasional (IOC) tidak melarang, melainkan hanya memberi imbauan kepada federasi olahraga internasional agar mempertimbangkan penyelenggaraan event olahraga dunia di Indonesia. Ia meminta pengurus besar (PB) cabang olahraga segera membangun komunikasi aktif dengan federasi internasional masing-masing untuk menghindari kesalahpahaman.
“Ini bukan larangan, tetapi imbauan dari IOC. Saya sudah minta setiap PB berkomunikasi dengan federasi internasionalnya agar tidak multitafsir. Pemerintah tetap berpegang pada prinsip konstitusi dan menjaga martabat bangsa,” ujar Erick Thohir di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Menurut Erick, imbauan IOC merupakan konsekuensi dari dinamika geopolitik global dan posisi Indonesia yang tetap konsisten menjalankan amanat UUD 1945, termasuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia. Ia menegaskan, sikap pemerintah terhadap kehadiran kontingen Israel di ajang tertentu bukan bentuk penolakan terhadap olahraga dunia, melainkan bagian dari prinsip diplomasi dan keamanan nasional.
“Posisi kita jelas, berdasarkan UUD 1945. Kita menghormati nilai kemanusiaan, menjaga keamanan, dan menjadi tuan rumah yang baik. Tapi kita juga harus melihat situasi geopolitik yang berkembang,” kata Erick.
Menpora menegaskan, surat IOC yang beredar tidak bersifat final dan bukan bentuk penghentian permanen. Ia menilai surat tersebut sebagai rekomendasi sementara yang masih bisa didiskusikan secara terbuka antara Kemenpora, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan IOC.
“Dari surat IOC itu sifatnya sementara, jangan sampai multitafsir. IOC merekomendasikan, bukan memberhentikan. Komunikasi kita dengan IOC sangat baik. Bahkan Raja Sapta Oktohari (Ketua KOI) akan menjelaskan langkah yang kita lakukan,” ujarnya.
Erick menegaskan, pemerintah akan terus mendukung pelaksanaan event olahraga internasional di Tanah Air. Untuk yang berskala Asia dan Asia Tenggara, ia menyebut ajang-ajang tersebut tidak terkena dampak dari imbauan IOC.
“Event Asia dan Asia Tenggara tidak ada masalah. Hanya event dunia yang menjadi perhatian IOC. Jadi PB jangan panik, tetap berkomunikasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dan koordinasi antara PB, KOI, dan pemerintah, terutama terkait penggunaan dana negara dan rencana penyelenggaraan event olahraga internasional.
“Kerja sama PB harus terbuka, jangan ada data yang disembunyikan. Semua ini berkaitan dengan keuangan negara dan pembinaan atlet. Kita ingin setiap event disiapkan jauh hari, tidak mendadak,” ujar Erick.
