Menaker Curhat Dikritik Pedas soal BHR: Profesor Kok Kebijakannya Bodoh Begitu?

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendapat kritikan pedas dari kalangan akademisi dan pakar terkait dengan kebijakan Bonus Hari Raya (BHR) untuk para pengemudi ojek online (ojol). Bahkan, kebijakan tersebut sempat disebut sebagai kebijakan bodoh.

Hal tersebut diceritakan Yassierli saat memberikan sambutan dalam acara diskusi publik dengan driver ojol. Beberapa pihak mempertanyakan sumber acuan ataupun best practice dari kebijakan BHR ini.

"Di komunitas para akademisi, guru besar, para profesor, saya sendiri juga dibodohin. Bayangkan ya, 'itu Menteri Ketenagakerjaan katanya profesor kok kebijakannya bodoh begitu?'. Jadi saya sesama profesor pun saling bodohin ternyata," kata Yassierli di Plaza BPJAMSOSTEK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

"'Nggak pernah ada itu namanya BHR, itu kebijakan dari mana? Contoh dari mana?' Ya saya katakan ini bukan masalah contoh. Ini adalah DNA bangsa kita, itu adalah kepedulian saat hari keagamaan," sambungnya.

Yassierli menilai, kebijakan BHR ini lahir dari kebutuhan para pekerja Indonesia yang dapat dikatakan kondisinya cukup unik, dengan landasan semangat gotong-royong. Oleh karena itu, tidak ada percontohan kebijakan serupa di negara lain.

"Jangan ditanya ke saya, ini best practice atau buku manajemen mana? Saya enam tahun tinggal di Amerika saya katakan. Jadi kalau bicara tentang teori manajemen Amerika, saya tahu. Saya sudah baca buku-bukunya, tapi ada yang hilang dari teori manajemen Barat itu adalah kekeluargaan dan gotong-royong dan itu hanya ada di Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, landasan kekeluargaan dan gotong-royong ini merupakan Indonesia, yang juga kerap disebut dengan kearifan lokal. "Sehingga kalau sudah bicara kearifan lokal, saya lebih cenderung tidak bicara regulasi. Makanya kemarin kita muncul dengan himbauan (pemberian BHR)," lanjutnya.

Yassierli mengatakan, kebijakan BHR ini lahir beberapa bulan sebelum Hari Raya Lebaran sehingga hasilnya belum cukup ideal. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf karena penerapannya dirasa belum optimal.

"Saya juga mohon maaf kalau BHR kemarin saya dan Pak Wamen itu belum optimal, tapi dari awal saya sudah sampaikan kita harus maju. Saya juga mohon maaf kalau BHR kemarin saya dan Pak Wamen itu belum optimal, tapi dari awal saya sudah sampaikan kita harus maju," kata Yassierli.

Ke depan, kebijakan BHR ini akan semakin disempurnakan, dengan diskusi lanjutan melibatkan pihak-pihak terkait. Yassierli berharap proses diskusi dan kolaborasi bisa diteruskan sehingga dapat melahirkan banyak solusi konkret.

Simak juga Video 'Prabowo Mau Hapus Outsourcing, Menaker: Memang Banyak Masalah':

(shc/ara)