.png)
4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera membawa Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) terus mencuat. Kali ini desakan tersebut datang dari Wakil Presiden periode 2004-2009 dan 2014-2019 M Jusuf Kalla (JK) bersama para mantan duta besar (dubes) Indonesia dan diplomat senior.
Mereka berkumpul mendiskusikan geopolitik, sebagai dampak situasi peperangan di Timur Tengah (Timteng). Mereka berkumpul juga sebagai bentuk partisipasi global Indonesia, termasuk membahas persoalan Palestina.
JK mengundang para mantan dubes dan diplomat senior yang tergabung dalam Indonesian Council on World Affairs (ICWA) di kediamannya, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026). Dalam siaran pers yang diterima wartawan, ada delapan topik utama yang dibahas dan didiskusikan dalam perjumpaan tersebut.
Paling utama, ialah menyangkut soal Palestina. Dikatakan, permasalahan Palestina, yang masih dalam penjajahan Zionis Israel memiliki akar persoalan kompleks. Beberapa pokok kerumitan masalah itu, menyangkut persaingan dan perebutan wilayah dan sumber daya, termasuk air dan minyak.
Juga soal pendudukan yang dilakukan Zionis Israel di atas tanah bangsa Palestina. Termasuk juga masalah pembangunan pemukiman Yahudi yang ilegal di atas tanah rakyat Palestina.
"Proses perdamaian yang selalu gagal, dan kurangnya kepercayaan antara kedua belah pihak (Zionis-Palestina) telah memperburuk situasi. Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan melalui Perjanjian Camp David, Persetujuan Oslo, inisiatif Arab, dan sebagainya," begitu siaran pers ICWA di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Tetapi, dikatakan inisiatif perundingan itu selalu kandas karena realitas kekuatan politik yang memang tak seimbang. Terkait itu, topik lainnya yang dibahas berlanjut ke situasi aktual saat ini menyangkut keberadaan BoP untuk Gaza, Palestina. BoP yang pembentukannya diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump, menurut JK dan para mantan dubes, saat ini masih mencuatkan berbagai polemik.
"Beberapa masalah yang muncul, terkait misi dan tujuan BoP yang tidak jelas, tingkat keterwakilan dalam BoP yang tidak seimbang, dan peranan ketua BoP (Donald Trump) yang diemban sermur hidup, misi dan rule of engagement BoP, iuran anggota BoP," begitu isi diskusi tersebut.
Termasuk masalah BoP di dalam negeri Indonesia saat ini atas komitmen Presiden Prabowo yang mengerahkan 8.000 prajurit TNI ke Gaza dalam misi sebagai Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) di bawah komando BoP. Menurut para tokoh itu, pengerahan TNI ke Gaza tanpa aturan keterlibatan yang tak jelas, termausk tugasnya belum jelas.
Pasalnya, dalam pengerahan pasukan TNI dalam ISF untuk Gaza tanpa ada mandat dan melalui mekanisme kelaziman internasional melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). "Yang lazimnya berlaku bagi suatu peace keeping force (pasukan penjaga perdamaian), serta tanpa suatu mekanisme evaluasi risiko yang membahayakan TNI," demikian isi rilis.
Karena itu, mengacu pada ketidak jelasan BoP itu, JK bersama-sama para mantan dubes diplomat itu mendesak agar Presiden Prabowo segera membawa Indonesia keluar dari BoP. "Hal ini kiranya perlu segera ditempuh agar posisi dan reputasi Indonesia di kancah internasional tetap terjaga sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif yang menjadi landasan diplomasi Indonesia," kata mereka.
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh-tokoh itu memberikan rekomendasi untuk Presiden Prabowo agar membawa Indonesia di luar BoP dalam aktivismenya terhadap Palestina. Caranya dengan mengambil langkah kolektif bersama-sama negara-negara lain yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengambil sikap yang konkret dalam mendukung Palestina.
Presiden Prabowo pun dapat mengambil peranan krusial mengingat Indonesia masih sebagai negara motor utama Gerakan Non-Blok (GNB) yang dapat tampil utama dalam memperjuangkan kepentingan Palestina. Indonesia dapat mengambil peran sebagai tuan rumah Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat GNB khusus untuk membahas Palestina.
