.png)
3 hours ago
2
Angkutan perahu melewati perkebunan kelapa sawit di tepi Jalan Lintas Jambi-Suak Kandis, Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Ahad (25/2/2024).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketertelusuran (traceability) memiliki peran penting bagi industri kelapa sawit guna mempertahankan akses ke pasar global sekaligus memperkuat tata kelola berkelanjutan. Uni Eropa melalui Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) menuntut kelapa sawit dapat dibuktikan bebas deforestasi hingga bisa dilacak perjalanan produk mulai dari produk akhir di supermarket hingga kembali ke lokasi kebun asal.
Strategic Advisor CECT Sustainability Universitas Trisakti, Windrawan Inantha, mengatakan, dalam ranah perdagangan sawit global Uni Eropa telah beralih dari pasar atau pembeli produk menjadi penentu arah industri. Menurut dia, tekanan Uni Eropa menjadi tantangan besar bagi industri sawit nasional.
Hal itu karena selama ini pasar domestik hampir tidak pernah meminta informasi kebun asal CPO dalam botol minyak goreng atau produk turunan. "Traceability sawit hari ini lebih banyak lahir dari tekanan akses pasar dan tata kelola global daripada dari dorongan konsumen domestik," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Menurut Windrawan, tantangan utama penerapan traceability di industri sawit nasional adalah 42 persen area sawit Indonesia dikelola oleh petani kecil. Dalam konteks traceability, sambung dia, para petani kecil menjadi titik paling rapuh dalam rantai pasok. Setidaknya terdapat lima tantangan dalam penerapan traceability di tingkat petani kecil.
Di antaranya, legalitas lahan, kapasitas teknis, insentif ekonomi yang lemah, biaya sertifikasi dan pengorganisasian petani, hingga keterbatasan SDM pendamping. "Sistem yang menuntut geolokasi presisi, dokumen legal, pencatatan administrasi, dan koneksi digital akan selalu lebih mudah dijalankan oleh perusahaan besar daripada oleh petani swadaya," ucap Windrawan.
Dia berharap, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bisa tampil sebagai katalis transformasi di sektor perkebunan sekaligus menjawab tantangan traceability di industri kelapa sawit nasional. Windrawan mendorong BPDP menjadikan kesiapan traceability sebagai syarat prioritas penerima manfaat program.
