Iwan Koswara: WTP ke-15 Pemprov Jabar Harus Jadi Pendorong Perbaikan Kualitas Layanan Publik

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Koswara memberikan tanggapan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 secara berturut-turut yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan konsistensi tata kelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang semakin baik dan terukur.

Namun demikian, ia menegaskan predikat WTP tidak boleh berhenti sebagai pencapaian administratif, melainkan harus berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“WTP ke-15 ini tentu patut diapresiasi sebagai bentuk kerja kolektif yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Tetapi yang lebih penting adalah memastikan setiap anggaran yang dinilai wajar itu benar-benar efektif, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Iwan Koswara di Bandung, Jumat (5/6/2026).

Iwan juga menyoroti pentingnya tindak lanjut atas berbagai catatan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, terutama terkait pengelolaan belanja daerah, optimalisasi dana transfer pusat, serta administrasi sektor pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ia menegaskan, DPRD Jawa Barat, khususnya Komisi V, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar setiap rekomendasi pemeriksaan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar diimplementasikan oleh perangkat daerah.

“Kami di Komisi V DPRD Jabar akan memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan serius. Jangan sampai temuan yang sama terulang dari tahun ke tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi DPRD, Pemprov Jabar, dan BPK dalam memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan fiskal daerah, terutama di tengah dinamika transfer dana pusat dan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.

“Harapannya, ke depan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya sehat secara administrasi, tetapi juga kuat secara fiskal dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya.