.png)
4 hours ago
1
Pemerintah disarankan menerapkan kebijakan secara sistemik terkait status kemitraan mitra pengemudi dan tuntutan pemberian THR bagi ojol.
Ini Risiko yang Terjadi Jika Memaksakan Perubahan Status Mitra dan Pemberian THR Ojol. (Foto MNC Media)
IDXChannel - Pemerintah disarankan menerapkan kebijakan secara sistemik terkait status kemitraan mitra pengemudi dan tuntutan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan aplikasi transportasi daring, jika tidak ingin kontraproduktif. Hal itu terlepas dari maksud baik untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi mitra pengemudi.
Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Hernawan mengatakan, apabila pemerintah memaksakan perubahan status kemitraan ini tanpa dukungan sub-sub sistem di dalamnya, dampaknya tidak hanya akan menghantam industri ride-hailing. Namun, juga berisiko merusak ekosistem investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi digital.
"Pada akhirnya justru dapat mengancam kesejahteraan jutaan mitra pengemudi dan keluarganya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (1/3/2025).
Selain itu, sektor lain yang sangat bergantung pada layanan ride-hailing seperti UMKM, pariwisata, dan logistik juga akan merasakan dampak negatifnya.
