.png)
4 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kedutaan Besar RI di Arab Saudi, telah melayangkan nota diplomatik kepada Pemerintah Arab Saudi agar di masa depan tidak ada lagi razia dari aparat Saudi terhadap wisma haji Indonesia yang berada di negara tersebut. Hal tersebut dikarenakan wisma haji tersebut biasa ditempati oleh para pejabat tinggi dari Indonesia termasuk Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia dan jajarannya.
"Kami usahakan di masa depan wisma haji baik di Jeddah, Makkah, maupun Madinah kiranya bisa menjadi premis diplomatik. Sehingga seandainya pun diperlukan razia maka itu harus atas persetujuan kami," ujar Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, saat ditemui wartawan Media Center Haji (MCH) di Makkah beberapa waktu lalu.
Abdul Aziz mengatakan pihaknya telah menemui beberapa pihak di Kementerian Luar Negeri Arab Saudi agar premis diplomatik tersebut bisa direalisasikan tahun depan. Meskipun demikian, ia tak memungkiri dengan adanya nota diplomatik tadi pihaknya juga harus siap dengan tindakan resiprokal dari Pemerintah Arab Saudi.
"Artinya kalau kita meminta premis diplomatik baru maka pemerintah kita harus bersiap memberikan fasilitas timbal balik apabila memang pihak Arab Saudi memerlukan itu. Pada prinsipnya kami upayakan agar tidak terjadi lagi razia di wisma haji seperti yang tahun sebelumnya terjadi di Makkah," kata Abdul Aziz.
Ia tak memungkiri jika proses permintaan ini tidak akan bisa diwujudkan dalam waktu singkat karena memerlukaan diskusi dan koordinasi dari beberapa komponen pemerintahan di Saudi. Namun ia berkomitmen setelah proses haji tahun ini selesai, Kedutaan Besar RI di Saudi akan kembali menindaklanjuti hal tersebut. "supaya ke depan ada kejelasan mengenai status dari wisma haji ini," katanya.
Pemerintah Saudi, kata dia, menyambut baik hal ini dan ia meyakini Saudi juga ingin menghormati lembaga-lembaga pemerintah dari negara asing yang ada di Saudi, termasuk Indonesia. Ia pun berkomitmen mengenai hal ini karena sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk selalu melindungi tempat di mana terdapat banyak pejabat tinggi yang menginap di situ.
"Rasanya kurang nyaman jika di situ ada pejabat tinggi kemudian terjadi razia. Semoga ke depan ada perbaikan pada sisi diplomasi tersebut meskipun tidak bisa cepat. Kita doakan saja semoga proses-proses ini bisa berjalan dengan baik," katanya.
Terkait pelaksanaan haji tahun ini, Kedutaan Besar Haji tahun ini berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan demi kemaanan dan kenyamanan jamaah haji. Kedua adalah mendukung Kementerian Haji dan Umrah RI untuk menyempurnakan manajemen haji.
"Salah satu yang paling krusial adalah mengenai transportasi haji dan administrasi perhajian seperti kartu Nusuk. Kami juga memiliki kewajiban untuk mempelancar impor kebutuhan haji seperti bumbu (makanan), termasuk makanan RTE (Ready To Eat)," katanya.
